Slider
157 views

Ajukan Ranperda RUED dan Perubahan Kelistrikan, Komisi III Sebut Ada Langkah Maju Pemprov Malut

Sofifi-Teropongmalut.com, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Provinsi Maluku Utara mengajukan dua ranperda inisiatif untuk dibahas Badan Legislasi Daerah/Bapemperda DPRD Provinsi Malut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada tahun anggaran 2021. Dua Ranperda inisiatif itu yakni Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Ranperda Perubahan tentang Kelistrikan. Demikian dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut Julkifli Hi Umar, Kepada Teropongmalut.com, di Kota Ternate Rabu (13/01).

Julkifli menjelaskan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED merupakan tindak lanjut dari program nasional tentang Rencana Energi Nasional yang menurut setiap daerah harus memiliki Perda RUED. “Perda ini sama seperti Perda tentang Tata Ruang. Nah arahan pemerintah pusat paling lambat tahun 2021 setiap provinsi di Indonesia sudah harus memiliki Perda RUED ini” jelas Zulkifli.

Sebenarnya Ranperda RUED itu diajukan oleh Dinas ESDM pada tahun 2019. Namun karena satu dan lain hal yang membuat Ranperda itu belum tuntas. Namun dokumennya sudah ada maka DPRD Provinsi Malut dalam hal ini Komisi III mengisiasi untuk mempercepat pembuatan Perda itu maka diambil alih oleh komisi III untuk diajukan sebagai Ranperda inisiatif DPRD.

Tuntutan dari pemerintah pusat lanjut Julkifli, pada tahun 2021 semua provinsi di Indonesia sudah harus mulai star untuk menggarap sumber energi baru yang terbarukan. Untuk itu dimulai dengan membuat Ranperda tentang RUED menjadi Perda sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Malut dalam menggarap sektor energi baru yang terbarukan.

“Filosofinya adalah kebutuhan listrik di Malut kian hari kian bertambah seiring dengan perkembangan sektor industri, bisnis, pertanian, telekom dan pemukiman. Apalagi investasi sektor energi listrik ini kan mahal, karena itu pemerintah pusat mulai menyusun peta jalan bahwa kedepan harus ada pengalihan penggunaan energi, dari energi yang bersumber dari fosil ke sumber energi baru terbarukan, seperti Matahari, Air, Panas Bumi dan Angin” jelas Zulkifli.

Perda tentang RUED lanjut Julkifli akan mendorong pemerintah daerah untuk mau tidak mau harus melahirkan program secara kontinyu untuk mengembangkan sumber energi baru terbarukan secara bertahap di daerah.

“Sebagian daerah di Malut pada tahun sebelumnya sudah menggunakan lampu dengan sumber energi dari tenaga Surya. Disisi lain Provinsi Malut ini memiliki sejumlah potensi sumber energi yang sangat besar seperti misalnya panas bumi yang terdapat di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang hingga saat ini belum jelas ujung pangkalnya, bagaimana pengelolaannya, termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan pun sama” jelas Julkifli.

Pengelolaan sumber-sumber energi panas bumi belum bisa dilakukan pemerintah daerah karena pemerintah daerah provinsi Malut belum memiliki blu prin (cetak biru). Dengan lahirnya Perda tentang RUED menjadi sandaran dan menuntut pemerintah daerah dalam hal menggarap sumber-sumber energi yang ada di bumi Maluku Utara.

“Ini adalah satu langkah maju bagi pemerintah daerah, untuk dokumen Ranperda yang disusun sudah sesuai mekanisme, maka komisi III menargetkan paling lambat tahun 2022 program pengalihan sumber energi dari energi fosil ke sumber energi baru terbarukan sudah mulai berjalan” pungkas ketua komisi III DPRD Provinsi Malut Julkifli Hi Umar. (Dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *