Beginilah Banggar DPRD Tolak Usulan Pendapatan Hibah di APBD TA 2022

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

Halteng, TM – Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halteng mulai tak harmonis lagi atas perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diinginkan Pemda Halteng sebesar Rp 986.082.122.453 menjadi Rp 1.595.067.240.899.

APBD Halteng tahun anggaran 2022 yang sudah disahkan bersama Banggar dan TAPD pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp 886.082.122.453 menjadi Rp 1.540.692.347.831. Namun ingin diubah lagi oleh Pemda Halteng berdasarkan surat Pemberitahuan Perubahan Pendapatan Nomor : 050.13/0116.

Perubahan APBD TA 2022 ingin dilakukan terkait dengan pendapatan hibah dari perusahaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah. Tetapi dengan berbagai asumsi Banggar DPRD Halteng, maka usulan TAPD Pemkab Halteng ditolak mentah – mentah,” ungkap Aswar Salim kepada media ini Selasa, (18/1/22) sore tadi.

Aswar Salim menegaskan, jika Pemkab Halteng mengutak-atik sesuatu di luar pengesahan DPRD Halteng, maka Banggar tak segan – segan mengambil jalur hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

APBD Halteng Tahun Anggaran 2022 sudah disepakati TAPD bersama Banggar Senin, (17/1/22) kemarin, jadi sudah jelas DPRD menolak usulan perubahan pendapatan hibah. APBD yang sudah disahkan tersebut segera mungkin diajukan ke Pemprov Malut untuk ditelaah dan dipelajari,” tuntasnya.

Aswar bilang, APBD adalah duit rakyat, bukan duit pribadi, jadi kembali saya tegaskan jangan seenaknya di ubah apa lagi di utak-atik,” pungkasnya.

Sementara Usman A Tigedo yang juga anggota Banggar menyatakan, apabila perubahan APBD TA 2022 ini disetujui akan menjadi beban serta membuat fiskal daerah tidak sehat. Selain itu, dana hibah daerah, harus jelas sumbernya dan dibuktikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pihak yang akan memberikan hibah, Jika tidak ada NPHD maka tidak boleh dimasukkan dalam komponen pendapatan.

Jadi TAPD Pemda Halteng segera membawa APBD TA 2022 yang sudah disepakati bersama tersebut ke Pemprov Malut untuk dievaluasi, jangan lagi melakukan perubahan di luar keputusan yang telah diparipurnakan,” pesannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.