Berebut Ketua DPRD, Fraksi Partai Golkar Halteng Terbelah

Belum Dapat Restu Bupati, Zakir Ahmad Belum Dilantik

Halteng-Teropongmalut.com, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Halmahera Tengah hingga kini belum memiliki wakil dalam unsur pimpinan DPRD Halteng. Hal itu terjadi menyusul muncul dua friksi dalam tubuh fraksi partai Golkar yakni friksi Fahris Abdullah dan friksi Zakir Ahmad. Akibatnya Zakir Ahmad, yang telah mendapat restu dari DPP Partai Golkar sebagai ketua DPRD Halteng periode 2019-2024. Namun hingga kini tak kunjung dilantik. Sebab, SK Zakir Ahmad, belum diproses oleh Pemkab Halteng untuk diteruskan ke Gubernur, untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Senior Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Hamid Usman, yang dimintai penjelasan oleh teropongmalut.com via telepon Rabu (11/12) perihal konflik internal fraksi Partai Golkar DPRD Halteng yang berbuntut fraksi partai Golkar belum memiliki wakil dalam unsur pimpinan DPRD Halteng menjelaskan, bahwa Partai Golkar dilahirkan oleh ABRI, dibesarkan oleh penguasa negara mulai dari pusat hingga daerah yakni kabupaten/kota termasuk Kabupaten Halmahera Tengah.

“Alien Mus adalah ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, dan Edi Langkara adalah penguasa Halmahera Tengah yang juga kader Partai Golkar. Alien Mus, merekomendasikan Zakir Ahmad, sebagai ketua DPRD Halteng periode 2019-2024 adalah benar, karena Zakir Ahmad adalah pimpinan partai golkar kabupaten Halteng. Namun, Alien belum berkoordinasi dengan Edi Langkara, selaku penguasa Partai Golkar di Kabupaten Halteng. Saran saya mereka berdua bertemu satu meja membicarakan persoalan itu sehingga fraksi partai golkar tidak dirugikan” jelas Hamid Usman.

Lebih lanjut Hamid Usman, menjelaskan sesuai Juklak Partai Golkar Nomor 27 tahun 2019 tentang syarat pengangkatan Pimpinan DPRD merujuk pada tiga hal yakni anggota fraksi yang diangkat sebagai pimpinan DPRD adalah yang bersangkutan adalah pimpinan partai setempat, berpengalaman sebagai anggota DPRD dan memiliki suara terbanyak.

Jika merujuk pada Juklak, maka Fahris Abdullah lebih memenuhi syarat sebagai ketua DPRD. Sebab, Fahris juga merupakan pimpinan partai karena yang bersangkutan menjabat sebagai sekertaris partai golkar. Disisi lain Fahris Abdullah lebih berpengalaman karena pernah terpilih sebagai anggota DPRD pada periode sebelumnya. “dan untuk suara terbanyak Fahris Abdullah unggul 50 persen dari Zakir Ahmad” jelas Hamid Usman.

Hamid Usman, menyarankan kepada Zakir Ahmad, untuk meminta ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus, duduk satu meja dengan Edi Langkara, sebagai penguasa Golkar di Halteng untuk mencairkan masalah itu. Sebab, sikap Edi Langkara juga pasti ada alasannya, begitu juga dengan sikap Alien Mus. “keduanya memiliki alasan masing-masing sehingga kita tidak bisa saling menyalahkan” jelas Hamid Usman. (dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *