Slider

BPK RI MALUT GELAR NGOPI BERSAMA WARTAWAN

Ternate|Teropongmalut.com Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Perwakilan Provinsi Maluku Utara, pagi tadi menggelar silaturahmi dengan sejumlah Insan Pers, sekaligus diskusi kinerja (13/1/20).

Agenda tersebut berlasung di aula gedung BPK RI Maluku Utara, yang di hadiri oleh sejumla wartawan dari berbagai media baik Cetak, Online, Maupun Media Siar (TV) dengan “Untuk Apa BPK Ada”

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara M. Ali Asyhar mengungkapkan bahwa sejak Tahun 2019 BPK telah menemukan indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 41,28 Miliar dari pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten, Kota Maupun Provinsi

“Melalui pemeriksaan 66 kasus selama 2019 terdapat indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 41,28 miliar dan ini, jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan ditahun 2018 mencapai sebesar Rp.35, 46 miliar dengan 96 kasus, atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu pula, untuk rekapitulasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2019 untuk Provinsi Malut melalui temuan pemeriksaan dengan jumlah 712 kasus dengan nilai Rp. 451 miliar”. Pungkasnya saat dikonfirmasi Awak Media paska pertemuan bersama wartawan di Aula BPK.

Lanjutnya, di Kota Tidore Kepulauan senilai Rp73, 12 miliar, Kabupaten Halmahera Barat Rp121, 08 miliar, Halmahera Utara Rp123, 17 miliar, Kabupaten Pulau Morotai Rp67, 25 miliar, Kota Ternate Rp173, 10  miliar, Halmahera Timur Rp148, 87 miliar, Halmahera Tengah Rp119, 61 miliar, Halmahera Selatan Rp140,48 miliar, Kepulauan Sula Rp227 miliar Pulau Taliabu Rp103, 21 miliar dengan total Rp1, 74 triliun. ucap Ali.

Sebelumnya, Perwakilan BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2018 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara yaitu LHP atau LKPD yang mencakup tiga buku diantaranya buku I berisi LHP atas LKPD yang didalamnya memuat opini BPK, buku II berisi LHP atas Sistem Pengendalian Interen dan Buku III berisi LHP atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Pada Semester I 2019, BPK Perwakilan Provinsi Malut telah melaksanakan pemeriksaan LKPD pada 11 pemerintah daerah yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, dua Pemerintah Kota serta Delapan Pemerintah Kabupaten untuk hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten atau Kota tahun anggaran 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding pada 2017.

“2017 hanya berjumlah tujuh Pemkab maupun Pemkot  yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada 2018 bertambah satu Pemkab sehingga berjumlah 8 pemerintah Kota atau Kabupaten yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pria nomor 1 di BPK itu, juga berharap, komitmen dari pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, perbaiki sistem pengendalian internalnya. Harapnya. (Awi/fai.red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *