Dinas Perikanan Kota Ternate Bakal Marger ke Dinas Pertanian

  • Share

Ternate,Teropong Malut.com- Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat akan digabungkan ke Dinas Pertanian, menyusul sebagian besar kewenangan pada dinas itu telah diambil alih oleh Dinas Perikanan Provinsi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23.

“Perintah untuk pengalihan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate ke Provinsi sudah lama, namun prosesnya yang lama, sehinga untuk Pemkot Ternate baru jelan pada 2021, karena batas akhirnya adalah Desember 2021,”.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Yusuf Sunya, pada saat menjadi pembicara pada dialog yang diselenggarakan Ikatan Alumni Perikanan (IKA-Perikanan) Maluku Utara di Dapur A2W depan masjid Al-fajri Toboko, Kota Ternate Jumat (1/10) dengan tema “Persimpangan Jalan DKP Kota Ternate, Antara Marger Dinas Atau Bawa ke mana”

Jusuf Sunya, menjelaskan persoalan Dinas Perikanan dan Kalautan kita berbicarakan secara Insitusi.

“Kalau kita melihat Proses Undang-Undang 23, suda lama masalah terkait dinas Perikanan dan Kelautan, namun baru 2021 ini ditindak lanjuti karena terkait kewenangan yang suda di ambil alih (tarik) ke Provinsi,” kata Sekda menjelaskan.

Dipandang mungkin, beban kerja dinas Perikanan itu sudah berkurang lanjut Sekda, sehinga harus Marger dengan Dinas lain. Namun itu masi dalam tahap kajian.

“Setau saya juga ada secara struktur bidang pengawasan mungkin suda tidak ada lagi Pak Kadis, sambil melihat Kadis Perikanan Kota Ternate, Itu salah satu dasar untuk menjadi pertimbangan dan menjadi wancana di media,” katanya.

Meski begitu, Jusuf Sunya bilang wancana itu belum menjadi keputusan.

“Kita merunjuk sedikit ke belakang pembagian urusan Perikanan dan kelautan, berdasarkan undang-undang 23 itu kemarin Pemerintah Kota (Pemkot), suda menyatakan P3P personil pendanaan Sarana dan Prasarana. Dari 7 sub urusan ada 2 urusan, selama ini di lakukan oleh Kabupaten/ Kota, perikanan tangkap dan budidaya,” katanya.

“Amanat undang-undang 23 ini baru kita laksanakan di 2021, perintah itu suda lama, namun prosesnya terlambat, dan mungkin Kota Ternate yang terakhir,” urai Sekda.

Penyerahan Kewenangan ke Provinsi lanjut Jusuf, ini juga perlu sebuah catatan. “Karena begitu banyak kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perikanan dan Kelautan,” katanya.

Peraturan pemerintah (PP) 25 tahun 2001, tentang penyerahan birokrasi itu kata Jusuf, diamanatkan batas akhir bulan Desember 2021, seluruh Indonesia jabatan eselon IV suda dialih fungsikan menjadi jabatan fungsional.

Apabila di Kota Ternate dinas itu dilaksanakan maka yang ada sekarang cuman satu kepala dinas, satu sekertaris dan dua bidang, itu artinya dari segi tipologi sekarang dia suda turun bukan lagi ke B mungkin tipe C.

“Usulan berupa gagasan misalnya di Marger dengan OPD lain tetapi ini masi wancana”.

Wancana ini pun bukan dari Pemkot.
urusan pemrintahan ada yang bersifat absolut dan kongkrit dan bersifat pilihan dan wajib. (Tamsil/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *