Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate : Dinas Pendidikan Harus Memastikan Hak Pendidikan Anak Efektif Dan Terpenuhi

TERNATE – TeropongMalut.com, Nurlela Syarif dari Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate meminta selain fokus pada penanganan penyebaran Covid-19, Pemkot Ternate dalam hal ini OPD Dinas Pendidikan Kota Ternate harus lebih proaktif dan jeli merumuskan kebijakan pendidikan yang dirumahkan bagi para siswa dan guru dalam masa perpanjang status darurat Covid-19 di Kota Ternate sampi bulan April bahkan kemungkinan Mei 2020, Rabu (01/04/2020).

Meskipun arahan sistem belajar mengajar mengunakan medium teknologi informasi, akan tetapi perlu di evaluasi juga karena tidak semua siswa dan orang tua yang sedang belajar dirumah, memiliki akses teknologi, akses internet serta fasilitasnya. Begitu juga dengan para pengajar guru, tidak semua guru juga melek teknologi.

Hal ini menurut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif yang juga anggota Komisi 3 bidang pendidikan DPRD Kota Ternate, mendorong agar Dinas Pendidikan harus fokus dan seriusi kaitan makanisme dan sistem belajar mengajar jarak jauh yang tepat, efektif dan berkeadilan.

“Selain mengunakan teknologi perlu juga ada upaya manual dengan cara menginventarisir kondisi siswa dan guru. Kami mengusulkan Alokasi dana Bos dan Bosda perlu direvisi juknisnya agar bisa menfasilitasi para guru membeli pulsa data internet atau pulsa untuk telpon agar para guru berkewajiban memantau dan berkomunikasi dengan orang tua kaitan perkembangan sistem belajar mengajar di rumah”. ucapnya.

Ini masalah serius, ujar Nurlaela, karena anak-anak jika dirumahkan dikhawatirkan akan lebih banyak bermain Gadget atau Hp dan menonton televisi.

Memang diakui dari beberapa sekolah model sistem belajar jarak jauh dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Ternate dengan mengunakan fasilitas IT ada yang cukup optimal, tapi kembali lagi Diknas dalam hal ini harus fokus, serius dan terus dievaluasi teknis dan implementasi dilapangan. Jelasnya

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate juga mengikhtiarkan agar masa perpanjang darurat Covid-19, pelayanan atas hak-hak atas mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak di seluruh sekolah dan setiap tingkatan dapat berlangsung optimal. “saya bafikir bagaimana anak-anak sekolah yang orang tuanya bermata pencaharian tidak tetap seperti tukang ojek, buruh, petani dan lain-lain, kasihan apakah mereka bisa mengikuti mekanisme belajar model ini, Pemkot harus berfikir hal-hal yang paling mendasar sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat kita, apalagi yang ekonomi lemah. tutup Nurlaela. (fay).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *