Slider

Gaji Guru Belum Terbayar, Kadiknas Kota Ternate Belum Tau Titik Persoalan

Sekdis: Para Guru Tidak Teratut Bayar Pinjaman Bank

Ternate – TeropongMalut.com, Tidak di bayarnya Gaji puluhan Guru di 6 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kota Ternate oleh bendahara UPTD-SD Diknas Kecamatan Kota Ternate Selatan Irna, tanpa alasan yang jelas itu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad,

Nampaknya sengaja di tutupi Kepala dinas pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad, mengaku belum mengetahui titik persoalan yang mengakibatkan gaji para tenaga pengajar itu untuk bulan Juni-Juli belum terbayarkan.

“Saya tadi sudah perintah ke Sekretaris dan Kasubag keuangan untuk panggil kepala UPTD-SD dan Bendaharanya, cuman sampai sekarang saya belum terima hasil karena ada hadiri hari anak, jadi saya belum cek hasil informasi dan investigasinya bagaimana.” Katanya saat ditemui awak media diruang kerjanya, Selasa (28/07).

Untuk proses penyelesaiannya, kata Ibrahim, saat ini dirinya belum bisa memastikan.

“Kita cek masalahnya apa dulu, inikan laporan baru hanya sepihak, makanya saya harus cek ke bendahara dan UPTD-nya” jelas Kadiknas.

Sementara Sekretaris Dikbud Kota Ternate Mahmud J.AR, menjelaskan, awalnya ini tagiha guru-guru yang tersendat, karena pada saat penagihan belum dibayar.

“Kredit macet, akhirnya bendahara mengalami kesulitan menagih. Besok kami akan memanggil guru yang belum melakukan pembayaran cicilan untuk mencari solusi bersama” Jelasnya

Seharusnya guru-guru harus melakukan penyetoran per-bulan, agar dari Bank tidak melakukan pemotongan, tetapi kenyataanya tidak sehingga bank melakukan potongan gaji untuk menutupi setoran kredit.

“Guru yang pinjam doi di Bank ini belum setor, harusnya tiap bulan harus di setor ke bendahara UPTD, akhirnya Bank melakukan pemotongan pada saat pembayaran gaji” kata Sekertaris Diknas

Namun demikian ia mengaku belum memastikan karena ini menyangkut dengan uang. Sebab ini persoalan personal dan bisa ke jalur hukum.

“Guru-guru melakukan penyetoran ke UPTD tidak normal, makanya ini ada kesalahan di guru-guru ada juga di bendahara UPTD dan bisa saja ke proses hukum” jelasnya. (kj/dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *