JPU Beberkan Peran para Terdakwa Korupsi Pengadaan Kapal Nautika pada Sidang Perdana

  • Share

Ternate-TeropongMalut.com,
Terdakwa Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara bersama -sama bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ibrahim Ruray (Selalu penyedia).

Saksi Imran Yakub (Selaku Kuasa Penggunaan) dan saksi Reza ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan 1 pada Unit Layanan Pengadilan Provinsi Maluku Utara) yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah (Splitzing), antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020. Kata JPU dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Hadiman SH, mengawali membacakan surat dakwaan atas nama terdakwa Zainuddin Hamisi, pada sidang perdana Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Nautika di Pengadilan Tipikor Malut di Kota Ternate Selasa (05/10).

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di BTN Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat yang lain yang masih merupakan daerah hukum pada Pengadilan Negeri Ternate /PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koprasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 terdapat alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara dan termuat dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 1.01 01 01 18 01 5 2 tanggal 15 April 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 74.759.648.000,-.

Diantaranya dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat-alat praktek siswa untuk SMK Swasta Teknologi Perikanan sebesar Rp 3.221.111.000,-.

Dan belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman) yaitu:

SMK Negeri 2 Sanana sebesar Rp 1.575.000.000,-.
SMK Negeri 1 Halmahera Barat sebesar Rp 1.575.000.000,-.
SMK Negeri 1 Halmahera Selatan sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, terdawa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 800/352/KPTS/Dikbud/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Perubahan atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019.

Bahwa terdakwa saat berada di Hotel Muara Ternate, telah menerima arahan dari saksi Imran Yakub selaku Pengguna Anggaran yang mengatakan bahwa paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut a, efisien, b, efektif, c, transparan, d, terbuka, e bersaing, f, adil dan g, akuntabel. (Tim/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *