Slider

Kejari Weda Gencar Lakukan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terpadu Tipikor

Halteng, TM.com – Pemkab Halteng melalui Kesbangpol dan Bagian Hukum dan Ham melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terpadu Lintas Sektoral Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Kegiatan Sosialisasi tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) itu bertempat di Aula Kantor Desa Weilegi Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah Senin, (05/11/2019) kemarin.

Bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut Kajari Halteng Arief Budiman SH, MH, bertindak sebagai Moderator
Kabag Hukum dan Ham Setda Halteng Abdu Rahman Paputungan SH.

Pelaksaan kegiatan itu dibuka dengan resmi oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten I Bidang Ekonomi dan Keuangan Basri Botutu. Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Kajari Halteng Arief Budiman, Asiaten I Bidang Ekonomi dan Keuangan Basri Batutu, Kabag Hukum dan Ham Abdu Rahman Paputungan, Danramil 1505-05/Patani Kapten Inf Hamid Buton,.Camat Patani Basuku Rahmat Saleh IPD, para Kades 8 Desa beserta Perangkat/ Sekdes,Pendaping, BPD yang kurang lebih 75 orang.

Sambutan Bupati Halteng diwakili oleh Asisten Bagian Ekonomi dan Keuangan Basri Botutu yang pada intinya meningkatkan kapasitas Aparatur desa yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, terarah dan akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Sebab, desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa, mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa sepenuhnya adalah untuk fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku sehingga dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kepentingan dan kemajuan desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat
(empowerment).

Dalam Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Kepala Kejaksaan Negeri Halteng Arief Budiman mengaku bahwa kegiatan ini awal mula dilatar belakangi beberapa hal, ada temuan permasalahan – permasalahan terkait penggunaan dana desa karena belum adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan pemdapimg desa dan BPD, sekaligus masyarakat.

Contoh kasus yang terjadi Saat ini masih Dalam Proses yaitu kades dan perangkat Desa mesure kecamatan Patani yang dalam waktu dekat sudah masuk tahap sidang. Kami bukan menakut-nakuti namun penggunaan Dana Desa ada rambu yang harus di ikuti. Ikuti aturan penggunaan Dana desa insyallah kades pendamping dan BPD selamat dari jeratan hukum.

Perlu di ingat uang yang datang ke desa itu uang negara dan perlakuanya pun berbeda. Ketika uang itu dicairkan oleh bendahara itu bukan di gunakan oleh kepala desa namun untuk kepentingan Desa,” ajak Arif.

Mari sama-sama kita membangun desa dengan memanfaatkan Dana Desa sebenar Benarnya, Transfaran, tidak kucing kucingan adanya keterbukaan pengelola ADD Dan DD. Ingat mencegah lebih baik,” ajak orang kosong satu Kejaksaan itu,” tandasnya. (Ode)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *