Kejati Malut Terima Kasus Tindak Pidana Perpajakan Direktur CV GM

Ternate-Teropongmalut.com, Kejaksaan Tinggi(Kejati) Maluku Utara siang tadi, telah menerima tersangka dan Barang bukti (Bb) terkait kasus tindak pidana perpajakan. Hal tersebut disampikan lagsung Apris R. Ligua Kasipenkum Kejati Malut   kepada awak media depan kantor Kejati Malut, Kamis (01/16)

Menurut Apris, Penyidik Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara melalui Korwas PPNS Kepolisian Daerah Maluku Utara telah menyerahkan tersangka SD selaku Direktur CV GM disertai dengan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara/Kejaksaan Negeri.

”Sebelumnya Tim Penyidik Pajak Penyidik Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara telah melakukan kegiatan penyidikan terhadap Tersangka SD yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak mulai bulan Juli hingga desember 2012″ Katanya

Melalui Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN Masa Juni 2012) keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut pada masa pajak Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember 2012.

“Akibat perbuatannya, tersangka SD telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp646.865.374,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan juga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar” Ungkapnya

Lebih lanjut Apris menjelaskan, Keberhasilan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

“Kasus ini menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak yang ada di Maluku Utara khususnya dan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yaitu memotong, memungut, menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Bank persepsi atau kantor pos, serta mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama” Jelasnya.

Sementara itu, kepala KPP Kota Ternate
Hery Wirawan menambahkan, ini menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh wajib pajak yang ada di Maluku Utara

“Khususnya di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yaitu memotong, memungut, menyetor pajak yang terhutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos, serta mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan melaporkannya  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Tutup Hery. (kj)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *