Kemendes PDTT : Ketidak Patuhan Regulasi, Kepala Desa Dapat Menyelewengkan DD

Ternate | Teropomalut.com, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Dr Conrita Ermanto usai memberikan materi Bimbingan teknik (Bimtek) Pendidikan Pelatihan Nasional dalam Penguatan kapasitas kepala Desa dan Apartur Desa di ruang aula Muara Hotel Lt.5 kepada Teropongmalutm.com, Kamis (10/10) menjelaskan, peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa harus dimulai peningkatan aparaturnya dulu yakini, Pemerintah Desa, perangkat Desa dan BPD.

“Kewenangan Desa merupakan amanah yang harus dilaksankan berdasarkan Permendagri No. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Permendes PDTT No.11 tahun 2019 tentang penggunaan dana Desa Tahun 2020. Perioritas penggunaan Dana Desa (DD) tiap tahun regulasinya terbaru tidak sifatnya revisi (Perubahan) tetapi nomor dan tentang prihalnya baru. Artinya penempatan tahunnya berganti, kemarin no 16 tahun 2018 prioritas penggunaan DD 2019 sekarang no 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020” Jelasnya

Lebih lanjut Cornita mengatakan, pegelolaan keuangan Desa merupakan bagian yang paling penting disaat di terbitkan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan DD. Banyak perubahan regulasi dan kebijakan yang di atur dalam Permendagri sebelumnya di rubah Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan DD.

“Tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Pengelolaan DD sangat strategis dan perlu disampaikan untuk di berikan bimbinga teknis (Workshop) dalam rangka pencapaian akuntabilitas, transparasi, parstisipaatif dan tertib disiplin anggaran pengolelolaan Angaran Dana Desa (ADD)” Katanya

Cornita juga menerangkan, diketahui secara bersama berbagai media cetak dan elektronik sudah begitu banyak menginformasikan penggunaan DD disertakan dilahirkannya UU Desa, akan tetapi banyak kepala Desa terkena masalah hukum. Terutama yang paling banyak terkait dengan pengelolaan keungan DD.

“Penyebabnya adalah ketidakpatuhan menjalankan regulasi UU Desa dan aturan pelaksana Permendagri. Maka dari itu harus ada bimbingan materi tentang cara-cara pengelolaan DD yang baik. Untuk memperkuat pengelolaan DD harus dimasukkan dalam Sistem keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bentuk amanah dari UU Desa dan Permendagri no 20 tahun 2018 yang berupa aplikasi dan disertakan himbauan dari KPK” Terangya. (Kj)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *