Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Usulkan Dinas Pertanian dan Pangan Dimarger, DKP Dipertahankan

  • Share

Ternate-TeropongMalut.com, Diskusi Publik yang di selenggarakan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Perikanan Maluku Utara Jumat (1/10), bertempat dapur A2W, Kelurahan Toboko Ternate Selatan menghadirkan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid, sebagai salah satu pembicara.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid SH. MH dalam paparan materinya menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah kemudian melahirkan berberapa turunan aturan diantaranya PP 41 tahun 2007, dan PP 38 tahun 2007.

Mubin bilang terkait pemerintah daerah, pemerintah pusat Provinsi serta Kabupaten /Kota, dan perangkat daerah.

Kalau kita lihat Undang-Undang 32 tahun 2004 subtansinya itu, kita kenal dengan urusan pemerintahan daerah. “Saya misalkan Kaya fungsi miskin Struktur,” katanya.

Subtansi dalam pasal-pasalnya memberikan kriteria-kriteria yang jelas misalkan skoring 70 ke atas Kabupaten Kota hanya diberikan paling 18 dinas.

Mubin bilang Setelah lahirnya undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kemudian di susul PP 18 tahun 2016 itu, kemudian kelihatannya terbalik.

“Terbentuknya dinas untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya, bayangkan Kota Ternate ada 24 Dinas padahal dulu kita dibatasi paling 18 Dinas kemudian badan ada 6, kecamatan juga 8. Sekda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Jadi kita ada 41 OPD,” katanya.

Kalau kita lihat struktur organisasi perangkat daerah skarang di sebut perangkat daerah itu sangat gemuk, sebenarnya karna mereka tidak lagi melihat substansi lahirnya undang-undang 23 itu, mereka cenderung melihat bagi-bagi kue.

“akibat pemilihan langsung juga ini” sentilnya.

“Kalau saya bentuk dinasnya 12 kita kaya fungsi miskin struktur, bisa-bisa teman-teman kita akan tidak kebagian kue nati itu yang masalahnya,” katanya lagi.

Sehingga lahirnya PP Nomor 18 tahun 2016 kita di berikan ruang yang begitu besar, tentukan adanya pertimbangan besar.

“Teman tadi bilang sangat di hawatirkan Kalau Dinas Perikanan dan Kelautan di Marger ke Pertanian, saya lebih condong dinas pertanian di gabungkan dengan dinas pangan,” kata Mubin.

Pengalaman saya lanjut Mubin, pernah studi ke Kota Manado, mereka punya dinas perikanan, kelautan dan pertanian sampai skrang mereka tidak dapat namanya dana DAK karna ada ego.

Kata Mubin Pemerintah Kota harus hati-hati walupun skoring nilainya rendah, kalau perlu bisa satu dinas dua bidang tidak masalah yang penting dia otonom.

“Bagaimana kita memperdayakan masyrakat sementara anggaran kita kecil, kita bagi-bagi banyak pada akhirnya fungsi kita kurang,” jelasnya

Urusan pemerintahan daerah pasal 27 kemudian lampiran Y undang-undang 23 itu, hampir sebagian besar kewenangan pengelolaan perikanan suda take over ke Provinsi.

Banyak daerah 2015-2016 suda di serahkan walupun pengelolaannya, kadang kala di berikan kepada Kabupaten/Kota.

Kantor yang di tempati oleh dinas pun di sehrahkan ke provinsi, akhirnya apa kewenangan mereka nol. Walaupun secara faktual sampai bulan Januari baru di serahkan terkait dengan regulasi.

“Menurut saya kalau di penilaian nanti yang dilakukan oleh Pemkot Ternate dan tidak memenuhi skoring A atau B tetap dipertahankan walaupun C,” harap Mubin. (Tamsil/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *