Ketum AIPI : RUU HIP Dimaksudkan Untuk Menguatkan BPIP

Ternate – TeropongMalut.com, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi virtual dengan mengangkat tema “Meneropong Isu Komunisme dan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (HIP) pada Jumat (26/06) malam dengan narasumber Alfitra Salam Ketua Umum AIPI, Ketua AIPI Malut Dr Saiful Ahmad, Prof Dr Saiful Deni, Rektor UMMU, Dr Wahda Zainal Imam, Pimpinan DPRD Provinsi Malut dan Dr Nurlela Syarif, Politisi Partai Nasdem.

Alfitra Salam, dalam sambutannya menilai RUU HIP, sebetulnya dimaksudkan untuk menguatkan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP). Namun, dari segi waktu tidak tepat, karena Rakyat Indonesia sedang berjuang melawan wabah Covid-19. “inti dari HIP adalah menguatkan BPIP sebagai Badan Nasional. Masalah muncul dalam RUU HIP yang mendapat penolakan public secara luas ada pada pasal 7 ayat 2 yang sekarang menjadi hits” jelas Ketum IAPI Alfitra Salam, saat memberikan sambutan pada Diskusi Virtual.

Selain pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat luas, persoalan lainnya adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme, Marxsisme dan Leninisme. “Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR-RI, sebagai bahan pertimbangan dari AIPI Malut” harap Alfitra.

AIPI Malut, lanjut Alfitrah patut diapresiasi karena telah mengangkat RUU HIP sebagai topik diskusi. “Semoga dengan Diskusi ini melihat RUU HIP dari sudut pandang kajian keilmuan sehingga bisa memberikan masukan kepada DPR-RI dalam merumuskan RUU HIP terutama poin yang menjadi pemicu munculnya penolakan public yakni pasal 7 dalam RUU HIP” pungkas Alfitra. (dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *