Slider

KNPI Malut Nilai Kadikjar Tak Paham Aturan

Ternate-Teropongmalut.com, Kebijakan Kadis Dinas Pendidikan dan pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Jafar Hamisi, mengangkat seorang guru sebagai Plt Kepala SMA-N 29 Halamahera Selatan, disoroti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara Irman Saleh.

Menurut Irman, birokrasi yang dibangun dalam dunia pendidikan sudah begitu lama. Kalau sistem itu sudah bagus, harus dipertahankan dan di tingkatakn. Demikan dikatakanya kepada Teropongmalut.com, Rabu (04/12)

“Apabila ada pergantian Kadikjar baru, Ia harus menyesuaikan sistem pendidikan yang sudah di tata dan dibangun oleh pendahulunya. Bukan serta merta dengan sesukanya langsung melakukan perombakan, sekalipun menjadi kewenangan dia” Katanya

Lebih lanjut Irman menuturkan, sangat disayangkan ketika terjadi pergantian di pucuk kepemipinan kepala dinas terus mengambil kebijakan sepihak. Lebih ironisnya lagi pergantian itu tanpa melalui prosedur yang berlaku. Jadi jangan atas dasar suka dan tidak suka lalu dibuat pergantian Pelaksanaan tugas (Plt) itu tidak bisa.

“Jika Dikjar Provinsi bertingkah demikian, melakukan pergantian kepala sekolah sesukanya tanpa harus mengevaluasi kepala sekolah sebelumnya maka, Gubernur harus ambil langkah (Copot dia) kalau tidak (Pertahankan) bagaimana nantinya pendidikan Maluku Utara 5 tahun kedepan akan rusak dengan sendirinya” Tuturnya

Irman juga menegaskan, orang seperti begitu tidak punya naluri dan logika yang terarah untuk membangun pendidikan. Ketika kesadaran politik sudah dibangun dengan tujuan membenahi pendidikan, akan tetapi Dikjar tidak memahami pendidikan dan melakukan pergeseran kepala sekolah sesukanya berdasarkan sudara, teman atau kerabat akan sangat berbahaya.

“Menyalahi prosedur, pendidikan kita akan rusak” Tegasanya

Iapun menambahkan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memberikan pertimbangan kepada PLT Kadikjar Jafar Hamisi agar lebih jeli menata pendidikan bukan hal yang mudah tapi butuh kelihaian.

Menempatkan kepala sekolah atau memberikan usulan ke pimpinan di atasnya mengantikan kepala sekolah harus dilihat juga latar belakangnya. Kalau guru sudah bermasalah sebelum-sebelumnya pada waktu menjabat kepala sekolah tertentu dan kemudian mendapatkan sanksi (Nonjob) tapi sekarang Plt Dikjar mengabaikan dan tetap menempatakan kembali menjadi kepsek sudah tentunya dapat mencederai dunia pendidikan kita.

“Masa orang yang so bermasalah diangkat lagi menjadi kepsek, jangan..!! masih banyak guru-guru yang berkualitas dan berprofesional dan mempunyai moral serta kapasitas layak dipakai” Tambah Irman. (kj/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *