Slider
87 views

Komisi III DPRD Kota Tikep Adukan PT Sanatova ke Dinas ESDM Provinsi Malut

Kadis ESDM: PT Sanatova Sudah Lengkapi Persyaratan

Ternate-Teropongmalut.com, Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Rabu (17/02) mengadukan PT Sanatova salah satu perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. “Kurang lebih ada tiga poin yang dipersoalkan oleh Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap PT Sanatova harus segera merevisi kawasan pertambangan untuk menyesuaikan dengan tata ruang Kota Tidore Kepulauan, melakukan penambangan emas yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan dan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan” demikian dijelaskan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut Hasim Daeng Barang, kepada wartawan usai menggelar rapat dengan Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang juga dihadiri oleh Kepala PTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Malut.

Rapat konsultasi dan aduan itu dilaksanakan di Kota Ternate. Kepada wartawan Kadis ESDM Provinsi Malut Hasim Daeng Barang, menjelaskan bahwa secara umum PT Sanatova, memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang waktu dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada zaman dimana Pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin kepada perusahaan tambang.

Selanjutnya PT Sanatova juga telah memenuhi persyaratan administrasi berupa menyampaikan RKB kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Malut. “Jika pihak perusahaan tambang Emas telah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka kewajiban pemerintah adalah harus melayani perusahaan tambang tersebut” jelas Kadis ESDM Provinsi Malut yang murah senyum itu.

Menindaklanjutinya aduan Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan lanjut Hasim Daeng Barang, pihaknya bakal mengundang PT Sanatova untuk dimintai klarifikasi atas apa yang diadukan oleh Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan itu. Sedangkan soal kewenangan memberikan sanksi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sebab kewenangan memberikan izin pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Soal izin sekarang bukan kewenangan pemerintah provinsi lagi, tapi sudah jadi kewenangan pemerintah pusat” pungkas Kadis ESDM. (Dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *