Omnibus Law Menuai Kontraversi, Pemerintah Tidak Terbuka Dan Lebih Mementingkan Investasi

Oleh : M. Rifai Umasugi, Sekertaris Umum HMI Komisariat Eksakta UMMU Ternate

Pemerintah akan menerbitkan omnibus law, yakni satu produk undang-undang (UU) dengan mengamendemen sejumlah undang-undang. Hal ini disebabkan banyaknya regulasi di tanah air, terutama yang menyangkut investasi, dinilai tumpang tindih.

Salah satu omnibus law yang akan diterbitkan adalah UU Cipta Lapangan Kerja. UU ini akan merevisi 88 UU dan 1.194 pasal, serta mengatur 11 klaster. Sementara omnibus law lain yang juga tengah disiapkan adalah UU Perpajakan yang merevisi tujuh UU dan 28 pasal, serta mengatur enam klaster.

Namun, pembahasannya menyulut kontroversi. Pemerintah dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi. Hal ini terlihat dari tak adanya perwakilan serikat buruh dan organisasi lingkungan hidup yang dilibatkan. Pengusaha yang justru banyak mengisi satuan tugas (satgas) omnibus law.

Gagasan omnibus law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pada tahun 2017 pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik, kemudian teringat jelas pada September 2019 Pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam RUU dan revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas. Namun sa’at ini, omnibus law mulai intensif disuarakan pemerintah. Seperti dalam pidato Jokowi saat dilantik kembaIi memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan menegaskan sekaligus mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat omnibus law, sekaligus di lanjutkan dengan dukungan politik dari DPR RI.

Kehadiran Omnibus Law merupakan ancaman besar bagi masyarakat Indonesia karna di nilai mengancam hak para pekerja, ancaman buat lingkungan, dan bahkan di nilai hingga menginterfensi hak dan kebebasan bagi pers. Selain itu, dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor omnibus law dikhawatirkan akan mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis yaitu memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

Seharusnya, Peraturan perundang-undangan tidak hanya memperoleh legitimasi elit dalam sistem politik, namun di perlukan juga partisipasi masyarakat. Sehingga setiap kepentingan tentunya perlu didengar dan dipertimbangkan. Jika proses pembentukan peraturan perundang-undangan hanya terpaku pada proses-proses di parlemen tentunya kepentingan yang plural tersebut tidak dapat didengar.

Hal inilah yang kurang diperhatikan dalam rencana pembentukan omnibus law saat ini. Padahal partisipasi akan memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi berupa masukan dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Namun jika tidak hati-hati omnibus law juga membawa dampak negatif serta membuka peluang terjadinya korupsi di sektor legislasi. Korupsi legislasi merupakan bentuk korupsi dengan memperdagangkan kewenangan dalam menyusun sebuah norma peraturan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya dalam suatu studi mengenai korupsi di DPR menengarai bahwa korupsi di DPR tidak hanya terjadi pada fungsi anggaran dan pengawasan, namun terjadi pula dalam fungsi legislasi.

Maka dari itu, dengan adanya kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga yang merupakan amanat Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi peran masyarakat di dalam partisipasi pembentukan UU bukanlah basa-basi. Karenanya harus dihormati oleh pemerintah.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *