Slider
11 views

POLHUMED Minta KPU dan BAWASLU Pertimbangkan Suara DPD-RI, NU dan Komnas HAM

JAKARTA–TeropongMalut.com, Direktur Eksekutif POLHUMED Muliansyah Abdurrahman kembali menegaskan kepada penyelenggara yakni KPU RI dan BAWASLU RI segera mempertimbangkan suara dari DPD RI, PB NU dan KOMNAS HAM terkait Pilkada bulan desember 2020, minggu (20/9/2020).

Sejumlah institusi hari ini menyatakan sikap agar Pilkada desember 2020 segera di tunda, kemarin Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi secara terang – terangan mempertegas agar Pilkada harus menyelamatkan masyarakat, bukan malah melahirkan klaster – klaster baru positif covid 19.

Sikap Komnas HAM dan PB. NU juga sama, hari ini merilis sejumlah fakta terkait dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini yang belum stabil dan membaik, sehingga dua institusi besar itu secara tegas meminta agar Pilkada desember 2020 segera di tunda.

Hal tersebut diatas, menurut Muliansyah bahwa Pilkada 2020 perlu di pertimbangkan lagi, karena seruan di tunda bukan datang dari lembaga – lembaga biasa, tetapi seruan ini datang dari Institusi – institusi besar di republic ini.

“KPU RI dan BAWASLU RI harus melihat sejumlah institusi negara maupun ormas terbesar yang meminta agar Pilkada di tunda, ini menunjukkan bahwa lembaga – lembaga tersebut memiliki kepekaan atas kondisi Indonesia hari ini”. Ucap Muliansyah selaku Pengamat Politik dari POLHUMED.
Muliansyah mempertegas kepada para penyelenggara agar bisa mempertimbangkan Pilkada 2020 di bulan desember ini.

“saya kira tidak salah, bila Pilkada di undur kembali waktunya, karena ini demi keselamatan masyarakat banyak, jangan karena sekedar kepentingan kekuasaan satu atau dua orang, kita malah mengorbankan banyak orang, ini masalah covid yang semakin bertambah, lebih baik menunggu sampai uji coba vaksin, agar kita lebih nyaman untuk berpolitik”. Ucap Bang Mul saat di temui media ini.

POLHUMED akan terus mengawasi pergerakan covid 19 dan selalu menjadi lembaga pemantau pilkada di seluruh Indonesia, agar proses demokrasi local dan nasional tetap jernih serta bermakna untuk kehidupan politik demokrasi di Indonesia. Tutup.(***)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *