Slider
361 views

Proses PAW Mandeg, DPP Partai Berkarya Kembali Surati DPRD Kota Ternate

Ternate-Teropongmalut.com, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) kembali melayangkan surat kepada DPRD Kota Ternate menyusul belum terealisasinya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Dua Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya. “Surat DPP Partai Berkarya yang kedua kepada DPRD Kota Ternate dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2021 dengan adanya surat keputusan berupa SK yang di keluarkan oleh DPP partai berkarya maka Pimpinan DPRD DPRD Kota Ternate tidak lagi mempolemikan persoalan PAW kedua orang Anggota partai Berkarya yg sementara duduk di DPRD Kota Ternate” demikian dijelaskan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Ternate Jainal Samad, kepada wartawan di Kota Ternate Kamis (21/01).

Jainal menjelaskan Surat DPP Partai Berkarya yang kedua itu merupakan surat keputusan yang menyebutkan PAW dengan demikian tidak ada alasan bagi Ketua DPRD kota Ternate untuk tidak menindaklanjuti surat DPP Partai Berkarya. Berikut surat keputusan DPP Partai Berkarya.
S U R A T K E P U T U S A N
Nomor : SK-PAW.01/DPP/BERKARYA/I/2021
PENETAPAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PARTAI BERKARYA KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya)
Menimbang
: a. Bahwa Partai Berkarya (Beringin Karya) adalah partai pengemban amanah
rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengutamakan
ketegasan, keterbukaan dan persatuan untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagimana
dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Bahwa Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Berkarya adalah sanksi terakhir
yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.
c. Bahwa Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Berkarya khusus bagi Anggota
DPRD perlu diikuti dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang memiliki suara
terbanyak kedua di Dapil yang sama guna mengisi dan melanjutkan masa
jabatan dari Anggota DPRD yang telah diberhentikan dari Partai Berkarya.
d. Berdasarkan pertimbangan poin (a), poin (b) dan poin (c) diatas maka perlu ada
suatu Surat Keputusan secara sah dan mengikat.
Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya
(BERKARYA).
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin
Karya (BERKARYA), periode 2020 -2025.
3. Anggaran Dasar Partai Beringin Karya (BERKARYA) Pasal 24 dan 26 serta
Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (BERKARYA) BAB II Pasal 3, BAB III Pasal 5 ayat 1c ayat 2a dan b serta ayat 3.
Peraturan Organisasi Nomor : PO 01-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya Nomor : SK￾DPW.09/DPP/ BERKARYA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (BERKARYA)
Provinsi Maluku Utara periode 2020 -2025.
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya Nomor :
SK-014/DPW/ BERKARYA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (BERKARYA) Kota Ternate
periode 2020 -2025.
7. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya Nomor : SK￾DPW.32/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai BERKARYA (Beringin Karya)
Provinsi Maluku Utara periode 2021 -2026.
Memperhatikan 1. Keputusan Hasil Rapat Pleno diperluas Nomor SKEP/005/BERKARYA￾MU/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Iuran Wajib Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Surat Teguran ke 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) kepada Sdr. Ali Syarif, SH dan Sdr.
Rustam Saribula tentang kelalaian dalam melunasi iuran wajib Anggota DPRD.
3. Berita Acara Hasil Pleno DPD Kota Ternate tanggal 17 Oktober 2020 tentang
Usulan PAW sdr. ALI Syarif dan Sdr. Rustam Saribula yang ditandatangani oleh
Pengurus DPD, Dewan Pakar serta Dewan Pertimbangan DPD Partai BERKARYA
Kota Ternate.
4. Rekomendasi DPW Partai BERKARYA Provinsi Maluku Utara Nomor :
016/DPW/BERKARYA-MALUT/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang
Persetujuan Usulan DPD Kota Ternate memberhentikan dari keanggotaan Partai
BERKARYA sekaligus PAW kepada Sdr. Ali Syarif dan Rustam Saribula sebagai
Anggota DPRD Kota Ternate.
5. Surat DPD Partai BERKARYA Kota Ternate yang disampaikan ke DPP melalui
DPW Nomor ; 15/DPD/BERKARYA/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang
Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate.
6. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai BERKARYA nomor : 017/DPW/BERKARYA-MALUT/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Usulan
Pemberhentian Sebagai Anggota Partai BERKARYA sekaligus PAW dari Anggota
DPRD Kota Ternate yang merupakan tindak lanjut dari surat DPD Partai BERKARYA Kota Ternate seperti pada poin 5 (lima)
7. Surat DPP Partai BERKARYA Nomor : 062/B/DPP/BERKARYA/XII/2020 tanggal
30 Desember 2020 tentang Pesetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ali
Syarif, SH dan Sdr. Rustam Saribula.
8. Surat DPP Partai BERKARYA Nomor : 063/B/DPP/BERKARYA/XII/2020 tanggal 30
Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari Keanggotaan
Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ali Syarif, SH dan Sdr Rustam Saribula.

M E M U T U S K A N
Menetapkan
: Memberhentikan Sdr. Ali Syarif dan Sdr. Rustam Saribula dari Keanggotaan Partai
BERKARYA.
Pertama : Mencabut Kartu Keanggotaan Nomor : 8271 0218 1000 0127 atas nama ALI Syarif, SH dan Nomor : 8271 0318 10000155 atas nama Rustam Saribua terhitung sejak tanggal 25 Desember 2020 dan yang bersangkutan dapat diproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diberikan kepada suara terbanyak ke dua sesuai DAPIL masing-masing.
Kedua : Dengan dicabutnya KTA Sdr. Ali Syarif. SH dan Sdr. Rustam Saribula maka sudah tidak lagi dianggap sebagai Anggota Partai BERKARYA dan segala tindakan yang
bersangkutan yang mengatas namakan Partai BERKARYA adalah tidak sah dan
bertentangan dengan hukum serta dapat diproses secara hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2021.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2021.

Surat Keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Berkarya Muhdi Purwopranjono dan Badaruddin Andi Picunang. (Dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *