Slider
111 views

Rakit Berbayar di Sungai Tiabo Halut Memberatkan Warga Korban Banjir

Halut-Teropongmalut.com, Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah masalah di lokasi bencana banjir Kabupaten Halmahera Utara saat meninjau langsung langsung lokasi bencana. Sebaimana dituturkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara Zulkifli Hi Umar, kepada teropongmalut.com via WhatsApp Sabtu (23/01)

Untuk daerah sungai Tiabo, kata Zulkifli pihaknya menemukan beberapa hasil temuan di lapangan diantaranya telah berjalan pelaksanaan dilapangan dalam rangka normalisasi sungai Tiabo. Namun demikian perlu ada koordinasi dan perencanaan yang baik terkait rencana untuk melakukan normalisasi maupun pembangunan jembatan di sungai Tiabo
Mengingat jumlah alat yang masih terbatas dengan frekuensi pekerjaan yang besar di saat masih terjadinya hujan.

“Kondisi distribusi bahan makanan maupun akses transportasi yang menggunakan rakit dan jembatan darurat berbayar tentu akan semakin memberatkan rakyat” jelas Zulkifli.

Yang terpenting, lanjut Zulkifli adalah pemerintah segera membangun jembatan darurat untuk menyambung akses yang terputus mengingat jika tidak segera tertangani akan memoerparah kondisi ekonomi kawasan yang terisolir.

Sedangkan Untuk daerah Desa Roko dan sekitar, Komisi III menemukan terdapat sekitar 8 rumah yang mengalami kerusakan dan sekitar 30 rumah di bantaran sungai yang rawan untuk di tempati.

Foto: Rumah warga di bantaran sungai Tiabo

Selain itu terdapat 10 titik longsor yang menutupi ruas jalan yang menghubungkan Rokok ke Desa Kedi yang jika tidak segera di buka juga akan menutupi akses masyarakat ke halbar.

Foto: Ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut Zulkifli Hi Umar tinjau lokasi longsor

“Realokasi menjadi pilihan masyarakat desa roko melihat kondisi sungai yang semakin membahayakan permukiman” harap Julkifli.

Menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi karena ruas jalan Roko menuju Kedi dan jembatan sungai Tiabo adalah ruas jalan propinsi.

“Masyarakat sementara menggunakan rakit berbayar untuk penyeberangan kebutuhan pokok dan kebutuhan lain” pungkas Ketua Komisi III Julkifli Hi Umar. (Dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *