RUU HIP Masih Bisa Dicabut dari Prolegnas

Saiful Ahmad : Legalitas Formal RUU HIP Bermasalah

Ternate-TeropongMalut.com, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Maluku Utara Dr Saiful Ahmad, menilai Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI masih bisa mempertimbangkan RUU HIP untuk dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebab, secara historical draf RUU itu banyak bermasalah. “Jika tidak memenuhi aspek procedural, maka RUU HIP harus dicabut, di Indonesia ini, cerita tentang kekuasaan selalu berkaitan dengan kekuatan politik, terdapat lima Kekuatan Politik di Indonesia, dua kekuatan ada di pemerintahan dan tiga kekuatan berada di masyarakat” demikian dijelaskan Saiful Ahmad, selaku tuan rumah diskusi via aplikasi zoom meeting yang digelarpada Jumat (26/06) malam dengan tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

Bahwa secara teori lanjut Saiful, Kekuatan politik di Indonesia itu yakni Eksekutif dan legislative, dan Tiga Kekuatan ada di masyarakat. Tiga Kekuatan Politik yang ada di Masyarakat itu yakni Partai Politik, Media Masa, dan Kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Irisan lima kekuatan politik ini saat ini saling mengintervensi.

Kaitannya dengan RUU HIP merupakan RUU hak inisiatif DPR-RI, oleh karena itu jika public mengiinkan RUU HIP ditarik dari Prolegnas maka Tiga kelompok penekan ini harus melakukan penekanan. “Kekuatan-kekuatan ini secara teori memiliki derajat yang sama, ada kepentingan saling membutuhkan” jelas Saiful.

Apa yang terjadi saat ini lanjut Saiful, masih terjadi Tarik menarik, ini belum pembahasan karena itu RUU ini masih bisa ditarik. “Jika tidak mensejahterakan masyakat tidak perlu dilankutkan, jika mensejahterakan itu dilanjutkan. Masalahnya ada isu komunis yang diduga menumpang dalam RUU HIP, untuk itu perlu dikaji dan didiskusikan” jelas Saiful. (dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *