RUU HIP, PERLUKAH?

Oleh : Ir. Hj.Nurul Candrasari Masjkuri,M.Si

TeropongMalut.com – Pertama PANCASILA adalah hasil dari proses : NATION BUILDING & CONSENSUS MAKING SEHINGGA SUDAH FINAL
Tidak perlu lagi terjadi pengulangan membedah dasar negara (pondasi negara) karena akan menimbulkan perpecahan bangsa (nation clash).

Sehingga tokoh utama atau pengusul RUU HIP dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini diterbitkan dimana Undang- undang ini secara khusus dibuat untuk mempertahankan dan mrlindungi Pancasila sebagai dasar negara dari bahaya ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan.

RUU HIP, jelas dalam pasal-pasalnya memasukan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU-HIP menggunakan nomenklatur ’ideologi’, namun inti dalam RUU justru memasukkan dasar filsafat negara (philosofische grondslag) dan dengan jelas melakukan perubahan siqnifikan terhadap Pancasila. Perubahan dimaksud yang paling krusial dan mendasar yakni perihal Ketuhanan Yang Maha Esa diganti kedudukannya dengan posisi Keadilan Sosial, dimana Keberadaan Keadilan Sosial disebutkan dalam RUU-HIP sebagai Sendi Pokok Pancasila.

Dengan demikian, keberadaan Keadilan Sosial menggantikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini secara tidak langsung telah terjadi amandemen Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, dimana :
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, akan tergantikan dengan “Negara berdasar atas Keadilan Sosial”.
Sesungguhnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “causa prima” Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah titik utama dan dasar negara Republik Indonesia.

Konsep keadilan sosial disini menjadi posisi utama dalam RUU HIP jelas ini ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme, yang selanjutnya merubah Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU-HIP.

Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong, dan ini adalah kilas dalam catatan sejarah bahwa pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun perlu digarisbawahi hal ini bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah Ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila.

Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal (predicate crime) yakni menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 107 huruf d yang menyebutkan : ”Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahuntahun.”

Pasal 107 huruf d ini merupakan delik pemberat dari Pasal 107 huruf a. Pada Pasal 107 huruf a terhadap perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme – Leninisme dan tidak untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelaku hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkan, sehingga bila melakukan mengubah Pancasila maka pasal pasal 107 huruf d yang diberlakukan.

Selanjutnya untuk partai politik yang dalam VISI MISINYA antara lain menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/ Marxisme – Leminisme maka partai politik tersebut harus dibubarkan karena pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, kedua alasan ini sangat relevan untuk menindak para pengusul RUU HIP ini karena telah dengan sengaja merubah Pancasila sebagai dasar negara.

Jakarta, 26 Juni 2020




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *