Slider
188 views

Sahril Taher: DPRD dan Gubernur Malut Harus Berani dan Tegas Terhadap Perusahaan Tambang

Sofifi-Teropongmalut.com, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mencabut sebagian kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal perizinan pertambangan. Padahal Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Disisi lain daerah yang memiliki sumber daya alam. Namun pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat. ” Ada apa ini” tanya anggota DPRD Provinsi Malut Sahril Taher, usai rapat paripurna penyampaian hasil reses di Gedung DPRD Provinsi Malut Senin (19/10).

Berubah-ubahnya UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara lanjut Sahril menimbulkan tanda tanya ada apa dibalik itu semua. “Daerah yang memiliki sumber daya alam, daerah yang nanti menerima dampak akibat Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, tapi izinya di tarik ke pusat” jelas Sahril.

Peraturan daerah tentang pertambangan di provinsi Malut saat ini menurut Sahril Taher, tidak relevan lagi. Untuk itu perlu dilakukan revisi. “Di Malut ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya di sektor pertambangan, pengelolaan perikanan juga belum begitu maksimal, tentunya kita harus memiliki perda yang kuat, kemudian lembaga DPRD dan Gubernur memiliki keberanian dan tegas terhadap perusahaan tambang di Malut” jelas Sahril.

“Jangan kita hanya mengandalkan royalti, berapa sih royalti itu. Royalti itu dari hasil ekspor Pemerintah pusat mendapatkan 20%, Pemerintah Provinsi 16%, Kabupaten penghasil 32%, dan 32% lainnya untuk Kabupaten/kota yang bukan penghasil tambang” jelas Sahril.

Pemerintah provinsi lanjut Sahril Taher, hanya menerima 16 % Royalti pertambangan, tapi menanggung resiko yang sangat besar. Sementara Pemerintah Pusat menerima 20% . “Pemerintah pusat membuat UU tanpa memikirkan kondisional daerah” kata Sahril Taher. (Dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *