Samsat Ternate, Tanggal 12 Oktober Diberlakukan Bebas Denda Pajak Kendaraan

Ternate | Teropongmalut.com, UPTB Samsat Kota Ternate mulai tanggal 12 oktober hingga sampai 12 desember akan memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Keputusan No 460/KPTS/MU/2019 yang telah di tetapkan 25 september 2019 Tentang pemberian pokok dan sanksi administrasi berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, serta pembebasan dan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Demikian di katakan langsung kepala Samsat Kota Ternate Saleh Kadir kepada Teropongmalut.com, diruang kerjanya, Rabu (02/10)

Kata Saleh bahwa, dalam rangka merayakan hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara ke 20, pemerintah daerah merencanakan melaksanakan kegiatan bebas pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta dapat meringankan masyarakat membayar pajak.

” Tujuanya guna menertibkan administrasi, sebab masih banyak tedapat kendaraan luar daerah yang digunakan. Untuk poin-poin utama program ini yakni:
-Untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor
-Untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor
-Untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melalukan balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya diserakan pembayaran pajak berkendaraan bermotor
-Pembebasan denda PKB untuk kendaraan bermotor yang telah melilebihi masa akhir pajak sebelum 12 oktober 2019 yang dimiliki/dikuasai perorangan atau badan termasuk kendaraan bermotor angkatan umum yang merupakan potensi pajak wilayah Pemprov Malut
-Pembebasan poko dan denda BBNKB II untuk berkendaraan bermotor luar/daerah provinsi yang belum atas nama sendiri” Katanya

Lebih lanjut Saleh menjelaskan, Provinsi Maluku Utara baru pertama dilakukan kebijakan ini. Kalau di lihat dari penerapanya sangat membantu dan memudahkan bagi yang bkendaraan

“Aturan yang di berlakukan selama 2 bulan itu tidak meberikan ruang sempit tetapi lebih memabantu reahbilitasa data-data kendaraan yang ada dan juga mempermudah kerja-kerja kami” Jelasnya

Ia juga menambahkan, bagi kendaraan yang bebas pajak hanya di peruntukkan plat hitam dan kuning. Kalau plat merah akan tetap dikenakkan pajaknya. Sementara bagi para kendaraan bermotor telah dibebaskan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN) kedua dan denda pajak kendaraan

“Yang dimaksud BBN II itu adalah ketika mutasi atau balik nama, misalnya seseorang yang beli kendaraan, tapi bukan kendaraan baru. sedangkan kalau BBNKB pertama langsung dari dealer, ketika off road jadi on road itu harus (bayar pajak). BBNKB II dan seterusnya ini akan berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor dari provinsi lain yang ingin pindah atau bertempat tinggal di wilayah Maluku Utara. Maka, bagi mereka juga tidak akan dikenakan biaya bebas balik nama sampai pada tanggal 12 desember 2019. Artinyaa, jika 5 tahun tidak dibayar pajak dan tiap tahunpun dikenakan denda, melalui peraturan inilah denda di hilangkan akan tetapi pokonya saja yang dibayar” Tambahnya. (Kj)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *