Secara Sosiologis RUU HIP Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilanjutkan

Prof Saiful Deni : Negara Harus Membuat Kebijakan Yang Membahagiakan Rakyat, Bukan menyengsarakan.

Ternate – TeropongMalut.com, Rektor Universitas Muhammadiyah (UMMU) Maluku Utara Prof Dr, Saiful Deni, menilai secara sosiologis Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tidak memenuhi syarat, karena mendapat penolakan luas dari masyarakat indonesia. Selain itu pembahasan RUU HIP ditengah pandemic Covid-19 merupakan kebijakan yang tidak tepat. Demikian dijelaskan Saiful Deni, saat menjadi pembicara pada Diskusi Virtual melalui zoom meeting yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut pada Jumat (26/06), yang mengangkat Tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

Menurut Saiful Deni, Terdapat Dua kelompok masa di Indonesia yang pro dan kotra dengan RUU HIP. Ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara ditempatkan sebagai norma hokum biasa. Mencermati kondisi itu, Pemerintah kata Saiful Deni, seharusnya membuat kebijakan yang membahagiakan masyarakat, bukan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Apalagi kondisi saat ini Rakyat disuru berdiam diri di rumah karena adanya Covid-19 rasanya tidak tepat jika DPR-RI mau membahas RUU HIP untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

“Persoalan lain yang memicu munculnya penolakan terhadap RUU HIP adalah karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang larangan paham komunisme. Selain itu draf RUU HIP banyak masalah” kata Prof Saiful Deni.

Yang perlu didorong lanjut Saiful Deni, adalah implementasi dari Pancasila, bukan dalam kondisi pandemic seperti ini negara mendorong RUU HIP. “Kita ini sedang dalam devisit implementasi dari amanat Pancasila, yakni masih banyak kemiskinan dan ketimpangan social di tengah-tengah masyarakat” pungkas Prof Saiful Deni. (dar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *