Warga Bastiong Talangame Menolak, Pemprov Jadikan BLK Tempat Isolasi Covid 19

“Pemprov Hilang Akal”

Ternate, TeropongMalut.com – Kebingungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penanganan Corona Virus (Covid 19), yang dimana mengupayakan menjadikan beberapa gedung strategis sebagai tempat lsolasi, kini mendapatkan protes keras serta penolakan dari warga sekitar. Pasalnya, gedung yang di targetkan beberapa hari kemarin di antaranya, Asrama Haji dan SKB .

Pagi tadi, sekitar Pukul 10.00 Wit. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate Maluku Utara (Malut) di palang ratusan warga Kelurahan Bastiong Talangame dan warga sekitar dengan alasan yang sama, tidak mengingkan gedung tersebut di jadikan tempat karantina pasien Covid 19 itu.

Salah satu warga dan juga sebagai ketua RT 06/RW 002 Egal Masai kepada TeropongMalut.com, menegaskan bahwa, pada umumnya mereka tetap menolak terkait dengan perencanaan Pemrov menjadikan BLK sebagai tempat karantina Covid 19.

“Kami tetap desak ke pihak BLK agar tempat itu jangan di pakai pemerintah, kalau boleh di luar dari dari itu, karena menurut kami sangat berdampak dan berbahaya bagi warga masyarakat sekitar. Apalagi area ini berada di tempat di tengah-tengah kerumunan warga” Tegasnya

Kepala BLK Muhammad Assegaf

Kepala BLK Kota Ternate Malut, Muhammad Assegaf di hadapan beberapa awak media diruang kerjanya mengatakan, dirinya juga tetap menolak, sesuai surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/2/HM 01./III/2020 tentang panduan tindak lanjut terkait pecegahana pencemaran Corona virus (Covid 19) di lingkungan kementrian ketenagakerjaan.

Ia juga menjelaskan, semua sudah di atur dalm Standar Operasional Prosedur (SOP), kalau Pemrov bersikeras menginginkan gedung itu, silahkan berkordinasi ke pusat.

“Silahkan saja Gubernur dan Sekprov berkordinasi dengan Dirjen, selama mereka tidak mengijinkan maka saya tidak berani melakukan itu, apalagi menjadikan pusat karantina Covid 19”. Jelasnya

Disisi lain siswa boardingnya tidak bisa di hentikan karena mereka berada di dalam. Bahkan tidak bisa melakukan interaksi dengan keluarga maupun masyarakat. Begitu sebaliknya pelatihan nonboarding, walaupun bebas keluar masuk dan tempatnya dirumah (tidak di asramakan) itupun dihentikan sementara waktu dan menunggu keputusan dari Menteri.

“Atas dasar itulah, maka saya harus mengikuti arahan dari Kementria. Tambahnya, Muhammad menuturkan, sejauh ini, kepala BPD dan Anggota satgas, dua kali berkoordinasi dengan saya. Namun pada intinya saya tetap menolak” Ungkapnya. (Kj)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *