Warga Lima Desa di Halut, Demo Desak BPMD Batalkan SK Penetapan Cakades

  • Share

BPMD Halut Tolak Permintaan Warga

Teropongmalut.com-Warga 4 desa di Kecamatan Kao Utara yakni Desa Doro, Desa Gulo, Desa Tonuo, Desa Pediwang dan satu Desa di Kecamatan Tobelo Barat yakni Desa Kusuri pada Kamis (21/10) mendatangi Kantor Bupati Halmahera Utara menggelar aksi unjuk rasa mendesak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Halut untuk membatalkan surat Keputusan Nomor 141/11/PAN-PILKADES/HU/2021 Tentang keputusan Cakades yang lulus tes tertulis, tes wawancara dan tes peraturan baris-berbaris.

Sebab masa aksi yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Pemerhati Desa (KMPD) menilai proses peneteapan calon kepala desa telah terjadi sebuah proses ketidakadilan oleh karena itu mereka menganggap bahwa panitia pelaksana Pilkades bekerja sangat tidak profesional dan tak prosedural.

Aksi unjuk rasa diawali di depan Gedung DPRD Halut pada pukul 11.00 WIT itu berlanjut ke Kantor Bupati Halut mendesak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk membatalkan surat Keputusan Nomor 141/11/PAN-PILKADES/HU/2021 Tentang keputusan Cakades yang lulus tes tertulis, tes wawancara dan tes peraturan baris-berbaris yang diterbitkan sejak tertanggal 18 Oktober lalu.

Koordinator Lapangan Decky Ice dalam orasinya menilai tahapan pilkades terkait hasil penetapan calon kepala desa beberapa hari lalu dinilai tidak transparan.

Decky Ice, menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pasal 5 ayat 2 bahwa dalam diktum tersebut tidak ada kewenangan panitia kabupaten untuk menetapkan atau mengesahkan calaon tetap kepala desa.

Kewenangan itu lanjut Ice, ada di panitia pemilihan di desa, oleh karena itu, surat keputusan panitia kabupaten cacat hukum, untuk itu surat keputusan (SK) itu harus dibatalkan.

“Kepala BPMD Halut Wenas Rompis keliru memberikan penjelasan terkait saya mempertanyakan regulasi yang di pakai dalam tahapan pencalonan pilkades sesuai Permendagri 112 tahun 2014 pasal 25 tentang bakal calon yang memenuhi persyaratan,” katanya.

Selanjutnya menurut Ice Peraturan Daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2015 pasal 10 hurup (m) tentang lulus dalam penyaringan bakal calon kepala desa melalui tes tertulis dan wawancara (pada poin m tidak disebutkan soal PBB) yang kemudian tidak ada Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur soal PBB namun panitia Pilkades Kabupaten menggunaka syarat itu sebagai syarat kelulusan bakal calon.

Pihaknya menilai Kepala PMD tidak paham soal regulasi yang menjadi rujukan dan sandaran untuk melaksakan tahapan Pilkades di Halut.

“Bupati sebagai penanggung jawab penuh dari kegiatan Pilkades, segera memerintahkan Kepala BPMD untuk segera mengeluarkan surat pembatalan tentang keputusan dan penetapan hasil kelulusan penyaringan calon kepala desa,” desaknya.

Sementara itu Kepala BPMD Halut Drs. Wenas Rompis yang dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya tetap mengacu pada surat keputusan yang suda dikeluarkan tertanggal 18/10/2021.

“Karena itu kita tidak lagi membatalkan surat keputusan tentang penetapan calon kepala desa tersebut, apalagi kita suda sampai pada pencabutan no urut cakades bahkan kita suda pada puncak pelaksanaan pencoblosan yang sudah di jadwalkan, untuk kao dan sekitarnya sendiri akan digelar pencoblosan itu pada hari rabu, 27/10/2021 karena itu kami akan tetap mengacu pada surat keputusan dan proses pemilihan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang suda ditentukan,” tegas Wenas Rompis mengakhiri. (Ikwan/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *