Yayasan Kimalaha, Kota Ternate diminta Kemensos RI untuk Jadi Pelopor multi layanan Sosial Kepulauan Kawasan Indonesia Timur

  • Share

Ternate-TeropongMalut.com, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Lansia dan Direktorat Tuna Sosial, meminta Yayasan Kimalaha Kie se Gam, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk menyediakan multi layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan layanan sosial seperti lansia, anak terlantar, anak jalanan, korban perdagangan manusia, termasuk korban penyalahgunaan Narkoba tingkat Provinsi Maluku Utara. Demikian dikemukakan Direktur Lansia Andi Hanindito, disela-sela pertemuan dengan pengurus Yayasan Kimalaha di Kantor Yayasan Kimalaha, di Kelurahan Jati Trans, Kecamatan Kota Ternate Selatan Sabtu (09/10).

Andi Hanindito, menjelaskan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara dan ke Yayasan Kimalaha ada dua tujuan yakni tujuan khusus dan umum. “Tujuan khususnya adalah sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang didalamnya terdapat multi layanan.

Sedangkan untuk tujuan umumnya adalah untuk memberikan penguatan terkait dengan beberapa hal yang pertama adalah tentang multi layanan.

“Saya pribadi dan pak Budi usul tentang multi layanan ini, karena pendekatannya bukan klaster lagi, kalau bisa Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi pelopor multi layanan kepulauan untuk kawasan timur Indonesia,” katanya.

Yang perlu disiapkan Yayasan Kimalaha lanjut Andi Hanindito, semua akses harus dibuka karena namanya multi layanan seperti akses untuk anak, untuk disabilitas, lansia, napsa, dan tuna sosial.

Foto: Direktur Lansia Kemensos RI Andi Hanindito

“Kemudian kami lakukan uji petik atau uji sampel kepada lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani multi layanan itu. Kimalaha ini menangani anak juga menangani lansia,” jelasnya.

Foto: Bersama Rombongan Kemensos dengan pengurus Yayasan Kimalaha

Saya pesan Provinsi Maluku Utara itu kata Andi, jika berkenaan diusulkan menjadi provinsi pelopor multi layanan¬† kepulauan untuk kawasan timur Indonesia, maka untuk masing-masing klaster supaya dibikin Pokja (Kelompok Kerja). Selanjutnya masing-masing pokja memberikan masukan kepada Dinas Sosial, nanti Dinas sosial mengajukan kepada pihak-pihak terkait. “Itu ceritanya tujuan kami ke sini,” jelasnya. (Tim/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *