Oleh: Fadli Abd. Kadir
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Salah satu pilar yang menopang perubahan itu adalah hadirnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan PPPK tidak lagi dapat dipandang sebagai alternatif sementara, melainkan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik di daerah. Di tengah tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas, PPPK tampil sebagai kekuatan baru yang memperkuat struktur ASN secara menyeluruh.
- Kebutuhan SDM dan Peran Strategis PPPK
Pemerintah daerah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kekurangan tenaga teknis maupun fungsional menjadi hambatan dalam memenuhi standar pelayanan minimum. Sementara proses pengadaan PNS kerap memakan waktu panjang dan tidak selalu menjawab kebutuhan riil instansi, PPPK hadir sebagai solusi cepat, tepat, dan berorientasi pada kompetensi.
Dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan administrasi pemerintahan, PPPK memainkan peran vital. Ribuan sekolah di daerah terpencil kini dapat beroperasi secara stabil berkat hadirnya guru PPPK. Puskesmas dan rumah sakit daerah semakin kuat dengan tambahan tenaga kesehatan profesional. Bahkan pada bidang administrasi dan pengelolaan data, PPPK membantu mempercepat transformasi digital yang kini menjadi tuntutan utama reformasi birokrasi.
Dalam konteks Maluku Utara, peran PPPK terasa nyata. Mereka hadir di wilayah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan dasar tanpa jeda maupun pengurangan kualitas.
- Fondasi Regulasi yang Mengukuhkan Kedudukan PPPK
Peran PPPK tidak berdiri di ruang kosong; ia dikuatkan oleh kerangka hukum yang kokoh:
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa PPPK adalah bagian integral dari ASN yang memiliki kedudukan sejajar dengan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
PP No. 49 Tahun 2018 mengatur manajemen PPPK secara komprehensif, mulai dari rekrutmen, kontrak kerja, penilaian kinerja, hingga hak dan kewajiban.
PermenPANRB No. 29 Tahun 2021 mempertegas bahwa pengadaan PPPK harus berbasis kebutuhan riil instansi, dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN semakin memantapkan kepastian karier PPPK, membuka akses pengembangan kompetensi, serta menjamin perlindungan hukum yang setara dengan PNS.
Regulasi ini menunjukkan satu hal: PPPK adalah bagian dari arah reformasi birokrasi nasional untuk menghadirkan aparatur yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman.
- Dampak Nyata PPPK terhadap Kualitas Pelayanan Publik
Kontribusi PPPK tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sikap adaptif terhadap teknologi, semangat profesionalisme, serta keahlian spesifik yang dibawa oleh PPPK membuat banyak instansi daerah menjadi lebih responsif dan efisien.
Di sekolah-sekolah, guru PPPK menjadi penentu keberlangsungan layanan pendidikan, terutama pada daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik. Di fasilitas kesehatan, PPPK menambah kapasitas pelayanan sehingga masyarakat mendapat akses layanan yang lebih baik.
Di kantor-kantor pemerintahan, tenaga teknis PPPK mempercepat proses digitalisasi, memperbaiki tata kelola data, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.
Namun, tantangan tetap ada. Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan di beberapa daerah masih menjadi catatan penting. Apabila pemerintah daerah ingin menjaga kualitas layanan, maka kepastian kesejahteraan bagi PPPK harus menjadi prioritas. Fondasi pelayanan publik tidak akan kokoh jika salah satu pilar pendukungnya tidak diperhatikan.
- Membangun Masa Depan ASN yang Inklusif dan Meritokratis
Sudah saatnya kita memandang PPPK bukan sebagai “pegawai kontrak”, tetapi sebagai aparatur negara yang memiliki kontribusi strategis. Pelayanan publik yang baik tidak ditentukan oleh status kepegawaian, melainkan oleh komitmen, kompetensi, dan integritas pegawainya.
Pemerintah daerah perlu memberikan ruang partisipasi dan inovasi yang setara bagi PPPK. Pelatihan, pengembangan kompetensi, serta mekanisme karier yang jelas harus dipastikan berjalan inklusif. Ketika ASN dikelola dengan prinsip meritokrasi, baik PNS maupun PPPK akan menjadi satu kesatuan yang solid dalam mendorong pelayanan publik yang humanis dan berkualitas.
PPPK adalah fondasi baru pelayanan publik di daerah. Mereka hadir membawa tenaga, keahlian, dan harapan baru bagi kualitas layanan yang selama ini dituntut masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, penghargaan terhadap kinerja, dan kebijakan yang berkeadilan, PPPK akan terus menjadi pilar utama reformasi birokrasi daerah.
