Halbar. TeropongMalut.com – Meninggalkan beban hutang sebesar Rp. 200 Miliar oleh pemerintahan lama Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dibawah kepemimpinan Danny Missy ke pemerintahan yang baru sekarang James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR), bukan merupakan sebuah hal yang mudah untuk melakukan proses pengembalian.
Seperti yang ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati terpilih Djufri Muhammad, hutang pihak ketiga di Kabupaten Halbar kurang lebih 200 miliar lebih itu, tentunya tidak serta merta langsung melakukan pembayaran.
Akan tetapi, Pemerintah daerah (Pemda) akan meminta ke pihak badan auditor seperti BPK dan Inspektorat segera melakukan pengauditan hutang sebesar itu.
,”Sesuai nomenklatur hutang yang di sodorkan eksekutif dalam hal ini DPRD, ada sumber dana yang bermacam-macam misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU), dana pinjaman daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana bagi hasil. Akhirnya dari hasil akumulasi hutang itulah telah mencapai Rp.200 miliar sekian,” Ungkapnya saat di temui awak awak media, Selasa (02/03)
Djufri menjelaskan, ini yang menjadi beban Pemda, sedangkan di tahun 2021, APBN yang diketuk dibeberapa daerah termasuk Halbar sendiri telah mengalami penurunan DAU kurang lebih Rp.54 miliar dan itu merupakan kebijakan dari Metri keuangan.
,”Tentunya ini menjadi langkah yang harus di seriusi, sebab hutang sebesar itu dapat mempengaruhi dalam proses pembangunan”. Jelasnya
Untuk memastikan hal tersebut benar-benar hutang, kata dia, tidak ada cara lain selain Pemerintahan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad (JUJUR) meminta kepada BPK dan Inspektorat Halabar untuk turun melakukan audit karena daftarnya sudah ada tinggal kroscek di lapangan.
,”Besok kita sudah mulai rapat dengan mereka dengan berbagai instansi teknis untuk membicarakan soal ini,” Tandasnya. (Kj)
