Halteng, Teropongmalut.com – Fraksi NasDem-Gerakan Rakyat pada DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyetujui Rancangan APBD Perubahan 2021 yang diajukan Pemkab Halteng kepada DPRD senilai Rp 1,110 triliun dengan Rancangan Belanja senilai 1,102 triliun.
Namun demikian fraksi Nasdem-GR memberikan beberapa catatan terhadap rancangan Pendapatan dan Belanja bakal ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian pandapat akhir fraksi Nasdem-GR yang dibacakan Ahlan Djumadil, pada rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2021 di Gedung DPRD Halteng Senin (09/08) malam.
Adapun cacat fraksi Nasdem-GR adalah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga triwulan ke 2 belum mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan.
“Fraksi kami meminta pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga. Pemerintah juga harus optimal dengan memanfaatkan sumber pajak baik pajak restoran maupun pemondokan (kos-kosan) sebaga Sumber pendapatan asli daerah. Termasuk potensi pajak gallan C yang belum maksimal digarap,” kata Ahlan Djumadil.
Jika upaya mendorong peningkatan sumber pendapatan terkendala, kata Ahlan, pihaknya siap mengawal pembentukan maupun perubahan regulasi yang dibutuhkan.
Terhadap Pendapatan Hibah, fraksi Nasdem-GR berpandangan harus ada langkah lain yang ditempuh oleh pemerintah daerah agar pihak ketiga dalam hal ini perusahan-perusahaan
tambang, bisa bersama-sama dengan pemerintah daeran untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Pemerintah harus tegas terhadap sikap pihak ketiga yang tidak memiliki niat untuk memberikan hibah kepada Daerah penghasil,” pinta Ahlan.
Terhadap Belanja Modal Tanah, Fraksi Nasdem-GR berpandangan pemerintah daerah melalui dinas teknis harus segera merealisasikan pembayaran tanah yang peruntukannya untuk pembangunan kepentingan infrastruktur yang yang hingga saat ini belum banyak dibayarkan.
Terhadap Belanja Bantuan lanjut Ahlan, pemerintah daerah harus segera melakukan pembayaran ADD tahun 2020 yang menjadi hak pemerintah desa, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dan yang lebih penting lagi tidak menimbulkan konflik antara pemerintah desa yang lama dengan yang baru, termasuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah Daerah.
Terhadap Belanja Tak Terduga, kata Ahlan, Fraksinya setuju alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dengan nilai yang diusulkan. Namun, pembiyaan BTT tidak semuanya diarahkan pada penanganan dampak covid-19, melainkan juga pada penanganan bencana alam.
“Halmahera Tengah termasuk daerah yang rawan banjir dan longsor termasuk daerah yang berada dalam ring of fire. Harus ada skema pembiayaan yang sifatnya tahun emergency respon yang disiapkan setiap tahun anggaran,” harapnya.
Disisi lain Fraksi Nasdem-GR mengapresiasi Pemkab Halteng atas komunikasi yang dilakukan dengan DPRD sehingga pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2021 berjalan dengan lancar dengan tidak mengabaikan substansi penting maupun visi dan misi yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maupun RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah.
“Semoga komunikasi ini menjadi semangat kita bersama untuk mewujudkan gagasan besar Halmahera Tengah Maju, Sejahtera Berlandaskan Falsafah Fagogoru,” kembali Ahlan berharap. (Anches/red)
