Morotai, TeropongMalut – Maluku Utara, resmi menjadi pilot project Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah menyiapkan delapan lokasi pembangunan dapur MBG di enam kecamatan untuk mempercepat implementasi program yang diinisiasi pemerintah pusat.
Hal ini diputuskan dalam Forum Group Discussion (FGD) pada Rabu sore, 6 Agustus 2025, setelah rombongan Kementerian tiba di Morotai dan meninjau Pasar Higienis Morotai, proyek hibah JICA Jepang. FGD yang dihadiri pejabat pusat dan pakar gizi nasional membahas strategi percepatan implementasi MBG di Morotai sebagai model pengembangan kawasan 3T.
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyatakan kesiapan Pemkab mendukung penuh program MBG. Delapan lokasi lahan telah disiapkan untuk pembangunan dapur MBG, tersebar di enam kecamatan. Selain itu, beberapa lokasi alternatif diusulkan, seperti Bumdes dan eks-sekolah yang tidak terpakai. Dapur MBG di Auri telah selesai dibangun dan siap digunakan.
Pemkab Morotai memprioritaskan pemanfaatan pangan lokal, seperti ikan dan lobster, untuk efektivitas program dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bumdes yang tidak terpakai akan difungsikan sebagai dapur hybrid untuk mempercepat pelayanan. Target awal program mencakup 25.000 penerima manfaat, termasuk siswa SD-SMA, balita, dan ibu menyusui.
Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menyebutkan lokasi dapur MBG yang akan tersebar di Gotalamo, Juanga, Sangowo, Hino, Daruba, dan Daeo Majiko. Koperasi Desa Merah Putih dan Bumdes akan turut mengelola dapur untuk mendorong pergerakan ekonomi lokal.
Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Morotai dan dukungan penuh pemerintah pusat. Ia menekankan potensi pangan biru (bluefood) Morotai dan peluang MBG menjadi role model nasional sekaligus meningkatkan ketahanan gizi di wilayah 3T.
FGD dihadiri perwakilan dari berbagai instansi pemerintah pusat, termasuk Kantor Staf Presiden, Bapanas, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan verifikasi lokasi dan penyediaan peralatan dapur, sementara Kedutaan Jepang menyatakan kesiapan dukungan teknis.
Hasil FGD menyepakati Morotai sebagai mock-up nasional MBG, mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal, dapur hybrid berbasis desa, dan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Bupati Rusli optimistis program MBG akan sukses dan menjadikan Morotai contoh bagi kabupaten lain di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional menargetkan Morotai sebagai lumbung pangan bergizi dan model percepatan pemenuhan gizi nasional di pulau-pulau terdepan. (TS)
