HALTENG — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2025, Selasa (14/10/2025).
Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Halteng itu turut dihadiri Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Sekda Bahri Sudirman, Kajari Weda, serta para pimpinan OPD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikram menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan dari lima fraksi DPRD PDIP, Golkar, PKB Amanat Nasional, NasDem, dan Gerakan Nurani Rakyat (GNR) yang dinilainya konstruktif bagi penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi dan pengayaan dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan Halteng. Penguatan PAD tidak hanya dari pajak dan retribusi, tapi juga melalui dividen BUMD sebagai skema menutup pengurangan TKD,” ujar Ikram.
Bupati menegaskan, strategi Pemda dalam menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) adalah dengan efisiensi belanja non-prioritas, pengendalian belanja operasional, serta memastikan belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi.
Menanggapi catatan Fraksi PDIP, Ikram menyebut pembangunan Puskesmas Damuli telah dianggarkan sebesar Rp7 miliar dan akan direalisasikan pada 2026, sedangkan penataan TPU Kota Weda masih dalam tahap kajian. Sementara masukan dari Fraksi NasDem dan Golkar diakui akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
Dalam aspek efisiensi, Ikram mengungkap hasil evaluasi RKA menunjukkan adanya belanja honor OPD hingga Rp3 miliar yang kemudian dipangkas menjadi Rp800 juta.
Soal isu tiga pulau yang sempat disinggung salah satu fraksi, Ikram menegaskan hal itu hanyalah wacana dari Papua Barat. Pemda Halteng justru berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi dengan dukungan Balai Konservasi Perikanan.
Menjawab pandangan Fraksi GNR terkait tambang, Ikram menekankan bahwa setiap kebijakan sektor tambang harus dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan masalah sosial maupun hukum.
Selain itu, Pemda Halteng juga akan memperkuat kerja sama dengan serikat buruh, DPRD, dan perusahaan untuk memastikan masyarakat mendapat manfaat langsung dari investasi. Termasuk peningkatan beasiswa pendidikan dari Rp19 miliar menjadi Rp32 miliar, serta kenaikan insentif lansia dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu di tahun 2026.
“Pengurangan TKD bukan musibah, tapi momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Bukan seberapa besar APBD kita, tapi sebagaimana kita mengelolanya agar efektif untuk rakyat,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Bupati Ikram mengajak seluruh pihak legislatif, eksekutif, dan Forkopimda untuk memperkuat sinergi menjaga kamtibmas dan stabilitas daerah.
“Jangan jadikan issue bahwa pemerintah tidak mampu. Mari duduk bersama, jadikan ruang ini wadah kebersamaan untuk Halmahera Tengah yang lebih baik,” pungkasnya. (Odhe/Red)
