Zulkifli
Dosen Universitas Khairun
Rasionalisasi
Ternate-TeropongMalut.com, Akhir-akhir ini, Upaya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk membangun Jalan Trans Halmahera terus mendapat sorotan. Kritik muncul karena infrastruktur di ibu kota Sofifi masih terbilang minim, begitu pula kondisi jalan di berbagai daerah yang rusak parah, bahkan ada yang belum terhubung sama sekali, seperti di Taliabu, Sula, Halmahera Selatan, dan wilayah lainnya. Namun demikian, Gubernur Sherly tetap teguh pada komitmennya agar proyek jalan sepanjang 63 kilometer tersebut tetap dilanjutkan sebagai simbol perubahan, penanda tekad pemerintah membuka isolasi wilayah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Halmahera.
Namun, perdebatan mengenai pembangunan Jalan Trans Halmahera semakin mengemuka. Beberapa kader Majelis Wilayah Korps Alumnin Himpunan Mahasiswa Islam (MW-KAHMI) Maluku Utara secara lantang mengkritisi proyek ini. Ketua KAHMI Maluku Utara bahkan menegaskan bahwa pembangunan Jalan Trans Halmahera perlu ditinjau ulang (Haliyora, 25 November 2025). Kritik serupa juga datang dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Maluku Utara, yang mendesak pemerintah untuk mengaudit proyek tersebut karena dinilai lebih menguntungkan oligarki (Viva Banten, 30 November 2025). Puncaknya ketika acara dialog terbuka yang digagas MW-KAHMI Maluku Utara dengan mengundang Gubernur Sherly untuk Diskusi Terbuka di salah satu Café di Ternate pada 7 Desember 2025, namun Gubernur Sherly memilih tidak hadir. Oleh KAHMI menyebut Gubernur Sherly Takut Kebijakannya Dikuliti (PilingNews, 7 Desember 2025). Jika demikian, pertanyaannya adalah; Apakah pembangunan Jalan Trans Halmahera memang penting? Mari kita diskusikan lebih mendalam.
Bagi saya, sebagai akademisi yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun, kebijakan ini terlihat berada di jalur yang tepat (on the track). Proyek Jalan Trans Halmahera berpotensi memberikan beberapa nilai positif, antara lain sebagai berikut:
Akses yang Layak bagi Warga Halmahera
Pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi strategis yang menentukan masa depan masyarakat dan perekonomian Pulau Halmahera. Pulau dengan luas 17.780 km² ini menjadi tempat tinggal bagi enam kabupaten/kota. Dari total penduduk Maluku Utara sebesar 1.355.620 jiwa (BPS, 2024), lebih dari 50 persen atau sekitar 650.000 jiwa menetap di Pulau Halmahera. Menelusuri pulau ini, terlihat jelas besarnya potensi yang dimilikinya: kekayaan flora dan fauna, sumber daya tambang, destinasi wisata yang eksotis, hingga keberadaan masyarakat adat Suku Togutil di pedalaman. Namun demikian, sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Halmahera membutuhkan infrastruktur transportasi utama yang mampu menghubungkan desa, kecamatan, dan kabupaten secara efisien serta berkelanjutan. Jalan Trans Halmahera menjadi tulang punggung konektivitas yang krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, dan mempercepat pembangunan wilayah secara menyeluruh.
Saat ini masih banyak wilayah di Halmahera yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang terbatas. Pembangunan jalur trans akan membuka isolasi dan menghadirkan akses yang lebih mudah terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Dengan akses yang lebih baik, perjalanan antarwilayah tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih aman dan terjangkau.
Beberapa waktu lalu, saya menempuh perjalanan dari Sofifi ke Maba yang memakan waktu sekitar lima jam waktu yang cukup lama, ditambah kondisi jalan yang berkelok-kelok dan tidak mulus. Hal serupa terjadi ketika saya melakukan perjalanan dari Sofifi ke Patani, yang harus ditempuh dalam waktu lima hingga enam jam karena jalur yang tersedia mengharuskan melewati rute Sofifi-Gita-Weda sebelum ke Patani. Jika pembangunan Jalan Trans Halmahera benar-benar terwujud, sangat mungkin waktu tempuh ini akan menjadi jauh lebih singkat, sehingga mobilitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga
Jalan yang memadai memastikan distribusi kebutuhan pokok seperti pangan, BBM, dan barang rumah tangga dapat berlangsung tanpa hambatan. Ketika jalur transportasi lancar, biaya distribusi dapat ditekan, sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Halmahera secara keseluruhan. Secara ekonomi, infrastruktur jalan yang memadai merupakan faktor kunci dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Jalan yang baik memungkinkan pergerakan kebutuhan pokok seperti pangan, BBM, dan barang rumah tangga berlangsung tanpa hambatan. Kondisi ini dikenal sebagai reduksi biaya transaksi, sebuah konsep yang populerkan oleh ekonom Ronald Coase (1991), bahwa biaya pertukaran barang dan jasa akan menurun ketika hambatan fisik dan struktural berkurang.
Titik Tumpu Baru Ekonomi Halmahera
Jalan Trans Halmahera berpotensi menjadi koridor ekonomi baru yang menghubungkan berbagai sentra produksi mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, hingga industri tambang dengan pusat-pusat distribusi dan pelabuhan utama. Ketika konektivitas meningkat, maka pergerakan logistik akan berlangsung lebih cepat, biaya angkut menurun, dan arus barang menjadi lebih efisien. Dalam teori ekonomi wilayah, kondisi ini disebut sebagai economic corridor effect, yaitu ketika infrastruktur menghubungkan titik-titik produksi sehingga membentuk jalur pertumbuhan ekonomi baru.
Akses yang lebih cepat dan murah akan mendorong UMKM meningkatkan kapasitas produksi karena pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Produk lokal yang sebelumnya hanya berputar di pasar desa atau kecamatan, kini dapat masuk ke pasar kabupaten bahkan provinsi, sehingga daya saing meningkat. Tidak hanya itu, investor lebih tertarik menanam modal di daerah yang memiliki kepastian akses transportasi, karena risiko logistik yang lebih rendah.
Adanya Jalan Trans Halmahera, warga Patani misalnya, dapat dengan mudah mengirim hasil perkebunan seperti pisang, tikar kalasa, maupun ikan garam ke Sofifi atau Ternate tanpa harus menempuh perjalanan panjang dan berliku. Begitu pula sebaliknya: barang kebutuhan pokok dari Sofifi dan Ternate dapat masuk ke Kobe, Patani, Buli, Maba dan lain sebagainya dengan lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau. Arus barang yang dua arah ini menciptakan economic circulation yang lebih dinamis, sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh lebih hidup.
Dengan demikian, kehadiran Jalan Trans Halmahera bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya ruang ekonomi baru yang dapat menggerakkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di Halmahera.
Keberadaan jalan trans juga dapat menghidupkan ekonomi desa-desa yang sebelumnya tidak tersentuh arus perdagangan. Termasuk jika kita ingin berwisata ke Gua Boki Maruru di Sagea, atau di Pantai Jara-Jara, bisa dengan mudah dan cepat.
Sebagai Harga Diri Maluku Utara
Infrastruktur yang baik merupakan simbol kemajuan suatu daerah. Kehadiran Jalan Trans Halmahera memungkinkan masyarakat merasakan bahwa daerah mereka diperhatikan dan dihargai. Proyek ini bukan sekadar soal fisik jalan, melainkan juga tentang kebanggaan kolektif, bahwa Halmahera dan Maluku Utara mampu sejajar dengan wilayah lain di Indonesia yang lebih maju. Selama ini, kita sering menyoroti ketimpangan pembangunan di Indonesia. Mungkin inilah salah satu jawaban nyata terhadap persoalan tersebut. Sebagai akademisi, saya menilai bahwa pembangunan Jalan Trans Halmahera berpotensi memperkuat rasa memiliki, menumbuhkan semangat membangun, dan meningkatkan optimisme masyarakat terhadap masa depan daerahnya. Dengan kata lain, proyek ini bukan hanya membangun jalan, tetapi juga membangun kepercayaan dan harga diri masyarakat Halmahera. Meskipun kalimat ini terkesan klise bagi Warga Tabapoma, Tomara, Wayatim, Silang hingga Liaro di Pulau Bacan, atau di Tikong Pulau Taliabu misalnya.
Catatan Penting termasuk Aspek Lingkungan
Pembangunan Jalan Trans Halmahera memang penting untuk membuka akses, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, proses pembangunan juga harus membuka ruang komunikasi dan meminta saran serta masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, ahli, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Yang tak kalah penting adalah memperhatikan kelestarian lingkungan, agar infrastruktur yang dibangun tidak merusak ekosistem hutan, sungai, dan habitat flora-fauna di Pulau Halmahera. Apabila Feasibility Study (FS) telah disusun, instrumen dan variabel lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen terkait lainnya, wajib menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan proyek.
Selain itu, pembangunan jalan tidak seharusnya hanya fokus pada Trans Halmahera, tetapi juga mencakup jaringan trans lainnya, seperti di Sanana, Taliabu, lingkar Pulau Bacan, hingga Pulau Obi. Dengan demikian, rasa keadilan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga Maluku Utara, atau yang dikenal dengan sebutan Moloku Kie Raha. Semoga.!!!
