MOROTAI — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi mengumumkan sebanyak 988 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu untuk kuota Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Pengumuman tersebut dapat diakses secara mandiri melalui portal resmi SSCASN BKN di laman sscasn.bkn.go.id, Sabtu (20/12/2025).
Pengumuman PPPK paruh waktu ini menyusul penuntasan pengangkatan 660 PPPK penuh waktu oleh Pemda Morotai. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) sekaligus membayarkan gaji selama tiga bulan terhitung sejak September hingga November 2025. Penambahan PPPK paruh waktu ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pulau Morotai, Hi. Alfata Sibua, S.Ag., M.Hum, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persyaratan antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Untuk PPPK penuh waktu, peserta diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari BNN, SKCK, serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
“Untuk PPPK paruh waktu, tidak lagi diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari BNN. Persyaratannya cukup SKCK, surat keterangan sehat (SKD), dan dokumen lain sesuai ketentuan dalam surat BKN atau KemenPAN-RB,” ujar Alfata saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp.
Kebijakan ini disambut positif oleh para PPPK paruh waktu. Sejumlah peserta mengaku merasa lebih terbantu karena penyederhanaan persyaratan dinilai dapat mempercepat proses administrasi, terutama mengingat tingginya jumlah peserta dan waktu pelayanan yang cukup panjang, khususnya pada pengurusan SKCK berbasis daring.
Saat ini, para PPPK paruh waktu tengah melakukan pengisian biodata untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Batas akhir pengisian biodata ditetapkan hingga 25 Desember 2025. (Red/Taufik Sibua)
