HALTENG — Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp569.993.940 mengguncang Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah.
Warga secara terbuka mendesak Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Hasan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dinilai tidak jelas realisasinya.
Desakan itu mencuat dalam rapat warga yang digelar baru-baru ini, setelah masyarakat menemukan sejumlah program yang telah dianggarkan dalam DD dan ADD 2025 diduga tidak dilaksanakan. Warga menilai kondisi tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat buruknya tata kelola anggaran desa.
“Programnya ada di dokumen anggaran, tapi barang dan kegiatannya tidak terlihat. Kami ingin tahu uangnya ke mana,” ujar salah satu warga kepada media melalui sambungan telepon, Jumat (15/2/2026).
Pada DD Tahap I 2025 bidang pemberdayaan masyarakat, tercatat pengadaan dua unit kulkas Rp13 juta, 25 box gabus Rp13,75 juta, serta bantuan rompong Rp54,3 juta yang disebut belum terealisasi.
Di DD Tahap II 2025, warga kembali mempertanyakan anggaran operasional koperasi desa Rp21,14 juta, pengadaan kabel SR sepanjang 1.000 meter Rp28 juta, serta bantuan 12.750 bibit cokelat senilai Rp102 juta yang hingga kini tidak jelas wujud dan distribusinya.
Sorotan juga mengarah ke ADD Tahap II 2025, yakni rehab sembilan unit rumah layak huni Rp146,9 juta dan pengadaan tujuh unit meteran listrik Rp15,75 juta yang dilaporkan tidak transparan pelaksanaannya.
Belum berhenti di situ, ADD Tahap III 2025 turut dipersoalkan, meliputi pembangunan satu unit rumah layak huni Rp100 juta, rehab dua unit rumah Rp29,09 juta, pengadaan lima meteran listrik Rp11,25 juta, insentif imam musholla Rp2 juta, insentif staf syarah Rp2,8 juta, hingga pembebasan lahan desa tiga hektare Rp30 juta.
Jika diakumulasi, total anggaran yang diduga tidak terealisasi mencapai Rp569.993.940.
Warga menilai ketidakjelasan ini merugikan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar seperti perumahan, listrik, hingga pemberdayaan ekonomi. Mereka menuntut Pj Kades Hasan segera membuka laporan pertanggungjawaban secara transparan kepada publik serta menjelaskan alur penggunaan dana tersebut.
Selain itu, warga juga meminta aparat pengawas internal pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan DD dan ADD 2025 di Desa Masure.
Hingga berita ini diterbitkan, Pj Kades Hasan belum sempat di konfirmasi terkait tudingan tersebut. (Odhe/Red)
