TERNATE, Teropong Malut – Dinamika politik dan etika kelembagaan kembali mencuat di tubuh DPRD Kota Ternate. Nama Nurjaya Ibrahim menjadi sorotan publik dengan adu nyalinya setelah langkah beraninya melaporkan dugaan persoalan pengelolaan dana kegiatan DPRD ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian berujung pada gelombang reaksi internal, termasuk laporan dari enam fraksi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Peristiwa ini tak hanya menjadi konflik internal legislatif, tetapi berkembang menjadi isu publik yang menyentuh prinsip transparansi, akuntabilitas, hingga keberanian individu dalam menghadapi tekanan politik dengan dasar hukumnya.
Dari Laporan ke BPK hingga dilaporkan balik, dari informasi yang berkembang menyebutkan, Nurjaya Ibrahim melaporkan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran kegiatan DPRD Kota Ternate ke BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan keuangan negara.
Langkah tersebut kemudian memicu respons keras dari internal DPRD. Enam fraksi dilaporkan mengajukan pengaduan ke Badan Kehormatan dengan dugaan pelanggaran etika, yang dinilai mencederai marwah lembaga.
Situasi ini mencerminkan konflik klasik dalam politik: antara loyalitas kelembagaan dan integritas individu.
Diungkapkan dari dari sudut pandang, “Perspektif Hukum dan Etika, Antara Hak dan Risiko”. Praktisi hukum, M. Arief Saifullah, SH, menilai bahwa langkah Nurjaya secara prinsip tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran.
“Dalam hukum, setiap pejabat publik memiliki hak melaporkan dugaan penyimpangan keuangan negara. Bahkan itu merupakan bagian dari kewajiban moral dan hukum.”
Ia menjelaskan, secara pidana, laporan ke BPK bukanlah pelanggaran selama dilakukan dengan itikad baik. Dalam ranah perdata pun, tidak ada unsur kerugian yang timbul jika laporan tersebut bertujuan untuk klarifikasi.
Namun, dalam konteks kelembagaan, persoalan etika bisa menjadi pintu masuk konflik. Kode etik DPRD pada umumnya mengatur tentang, Loyalitas terhadap lembaga, Tata cara penyampaian aspirasi internal, Larangan membuka aib lembaga tanpa mekanisme resmi.
Di sinilah ruang interpretasi muncul—apakah Nurjaya melanggar etika atau justru menjalankan fungsi pengawasan?
Demokrasi Butuh Keberanian Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan, melihat kasus ini dalam perspektif demokrasi yang lebih luas.
Ia menegaskan. “Dalam sistem demokrasi modern, transparansi dan keberanian mengungkap dugaan penyimpangan justru harus dilindungi, bukan ditekan.”
Menurutnya, “Konflik ini menjadi indikator penting. Apakah DPRD siap dengan transparansi atau masih terjebak dalam budaya “solidaritas tanpa kritik”
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi lokal akan stagnan jika kritik internal selalu dibungkam dengan mekanisme etik.
Belajar dari Kasus Nasional, Jejak Perjuangan Fahri Hamzah. Kasus yang dialami Nurjaya Ibrahim mengingatkan publik pada konflik politik nasional yang pernah dialami Fahri Hamzah.
Saat itu, Fahri menghadapi upaya pemecatan (PAW) oleh partainya, Partai Keadilan Sejahtera, ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Namun, melalui jalur hukum, Fahri Menggugat keputusan partai, Menang di pengadilan, Tetap menjabat hingga akhir masa jabatan
Kasus tersebut menjadi preseden penting bahwa, tekanan politik tidak selalu berujung pada kekalahan, Jalur hukum dapat menjadi benteng bagi integritas individu.
Situasi Nurjaya kini dinilai memiliki kemiripan, terutama dalam konteks perlawanan terhadap tekanan struktural.
Respons publik, antara dukungan dan kekhawatiran dii tengah polemik ini, masyarakat Kota Ternate menunjukkan respons beragam.
Sebagian besar memberikan dukungan terhadap Nurjaya. Dinilai berani membuka dugaan masalah anggaran. Dianggap mewakili suara publik yang selama ini tertutup
Namun, ada pula kekhawatiran. Konflik internal DPRD dapat mengganggu kinerja legislatif. Berpotensi memperburuk citra lembaga. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu transparansi.
Dijelaskan Arief, menilai konflik seperti ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi mencerminkan persoalan sistemik:
- Minimnya mekanisme whistleblower internal
- Budaya politik yang masih feodal
- Lemahnya perlindungan terhadap pelapor
- Dominasi kepentingan fraksi dibanding kepentingan publik
Jika tidak diselesaikan secara struktural, kasus serupa berpotensi terus berulang di berbagai daerah.
Di perjelas Arief, ada beberapa point solusi yang bisa di gunakan.
1. Reformasi Mekanisme Internal DPRD
- Membuka kanal resmi pengaduan internal
- Menjamin kerahasiaan pelapor
2. Penguatan Badan Kehormatan
- Bersikap independen
- Tidak menjadi alat politik fraksi
3. Perlindungan Whistleblower
- Mengacu pada prinsip perlindungan pelapor dalam hukum nasional
- Menjamin tidak ada intimidasi
4. Audit Transparan oleh BPK
- Membuka hasil audit kepada publik
- Menjadi dasar objektif penyelesaian
5. Mediasi Politik
- Mengedepankan dialog antar fraksi
- Menghindari eskalasi konflik
Ditambahkan Arief menjelaskan dari Dimensi Hukum Pidana, Perdata, dan Etik. Dalam analisis hukum yang lebih luas:
- Pidana:
Tidak ada unsur pidana jika laporan dilakukan tanpa niat jahat - Perdata:
Tidak ada kerugian langsung kecuali ada fitnah - Etika:
Menjadi wilayah abu-abu yang sering dipolitisasi
Karena itu, penyelesaian kasus seperti ini harus berhati-hati agar tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di lembaga legislatif ungkapnya.
Ujian Integritas Wakil Rakyat, Kasus Nurjaya Ibrahim menjadi cermin penting bagi demokrasi lokal di Ternate Di satu sisi, ia menguji, Keberanian individu, Ketahanan terhadap tekanan politik.
Di sisi lain, ia menguji Komitmen DPRD terhadap transparansi, Kematangan demokrasi daerahJika keberanian seperti ini justru dibungkam, maka publik patut bertanya.
Apakah lembaga legislatif benar-benar menjadi rumah rakyat, atau sekadar arena kompromi kepentingan memperkaya diri dan mencari sanjungan semata.
Kasus ini belum mencapai titik akhir. Namun satu hal yang pasti, polemik Nurjaya Ibrahim telah membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang, Integritas, Transparansi dan Keberanian dalam politik.
Sejarah menunjukkan, seperti dalam kasus Fahri Hamzah, bahwa perjuangan mempertahankan prinsip tidak selalu mudah—tetapi sering kali menjadi fondasi perubahan.
Kini, publik menunggu, Apakah DPRD Kota Ternate memilih menjaga citra semu, atau berani berbenah demi kepercayaan rakyat bukan dagelan panggung anak kecil?
tim/red
