Morotai, TeropongMalut.com — Di tengah kondisi ekonomi yang serba efisien, masyarakat Kabupaten Pulau Morotai justru dihadapkan pada persoalan baru yang makin membebani: harga minyak tanah (mita) bersubsidi diduga dijual hingga Rp7.000 per liter di tingkat pengecer.
Kondisi ini sontak memicu keresahan publik. Pasalnya, harga resmi yang masih berlaku berdasarkan keputusan pemerintah daerah disebut-sebut tetap berada di angka Rp6.000 per liter. Selisih harga ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang bermain dan mencari keuntungan di balik situasi ini?
Keluhan datang dari warga Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur. Darlin Mahasari mengaku heran dengan lonjakan harga tersebut.
“Kenapa bisa sampai Rp7.000 per liter? Padahal BBM saja tidak naik. Setahu saya, harga sesuai keputusan Bupati masih Rp6.000,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (30/4/2026).
Menurut Darlin, praktik penjualan di atas harga resmi ini bukan hanya terjadi di satu tempat. Ia menyebut salah satu pengecer berinisial Emi di Desa Sambiki menjual dengan harga Rp7.000 per liter. Hal serupa juga ditemukan di Desa Gamlamo.
Sementara itu, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindakop) Kabupaten Pulau Morotai menegaskan bahwa harga subsidi minyak tanah belum mengalami perubahan.
Kepala bidang terkait, Syamsul, menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga. Namun hingga kini, aturan lama masih berlaku dan wajib dipatuhi.
“Untuk harga terbaru masih dalam pembahasan. Jadi semua pengecer jangan mainkan harga sesuka hati. Tetap jual Rp6.000 per liter sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan,” tegasnya.
Syamsul juga memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan terhadap pengecer yang terbukti menjual di atas harga resmi.
“Kalau ada yang mencari untung tidak wajar, akan kami beri sanksi sesuai aturan. Kami juga akan turun langsung mengecek laporan masyarakat, apakah benar dijual Rp7.000 atau tidak,” tambahnya.
Di sisi lain, warga berharap pemerintah segera bertindak tegas agar kondisi ini tidak semakin merugikan masyarakat kecil.
Darlin menegaskan, di tengah tekanan ekonomi saat ini, praktik semacam ini sangat membebani warga.
“Jangan sampai pengecer bikin susah rakyat. Kondisi ekonomi lagi berat, jangan tambah penderitaan masyarakat,” pungkasnya.
(Redaksi: Taufik Sibua)
