Sofifi | Teropongmalut.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga saat ini belum memiliki blue print atau cetak biru pembangunan di sektor Pertanian. Padahal sektor Pertanian dan sub sektor Perikanan merupakan sektor Primadona bagi Provinsi Malut.
Namun sektor itu sejauh ini belum nampak peta jalannya. Demikian dijelaskan Akademisi Universitas Khairun Ternate Nurdin I Muhammad, kepada teropong malut.com di Ternate Jumat (13/09).
Menurut Nurdin, data makro ekonomi menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi provinsi Malut positif, karena pertumbuhan ekonomi provinsi Malut diatas pertumbuhan nasional.
Namun jika di dalami pertumbuhan ekonomi provinsi Malut lebih banyak disumbang oleh sektor mining atau pertambangan yang penyerapan tenaga kerjanya sangat terbatas.
Sebab dari struktur pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh sektor pertanian, akan tetapi dalam periode waktu ke belakang produksi sektor pertanian lambat laun menurun, akibat dari menurunnya harga komoditas sektor pertanian terutama kelapa.
“Menurut saya kerangka pengembangan ekonomi provinsi Malut, prioritas yang harus dilakukan adalah merevitalisasi sektor pertanian. Sebab sekitar 40 persen tenaga kerja disedot masuk ke sektor pertanian dan 45 persen lainnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” jelas Nurdin.
Oleh karena itu basis sektornya adalah sektor pertanian dengan pengembangan pada komoditas-komoditas yang unggul, misalnya Pala, Cengkeh dan Kelapa.
Persoalan yang dihadapi saat ini adalah menurunnya harga komoditas pertanian terutama kelapa, untuk itu harus ada skema untuk mengatasi persoalan itu minimal ada produk turunan yang diindustrialisasi atau hilirisasi yang mampu menaikkan harga dari produk-produk turunan itu sehingga dampak kepada masyarakat atau multi player efek kepada masyarakat makin luas. (Dar)
