Reporter : BUR
Editor : Redaksi
SOFIFI, Teropongmalut.com – Salah satu Akademisi Universitas Bumi Hijrah Tidore Isnardi Ismail, M.Pd, mengkritisi Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI), serta pengurus Provinsi Maluku Utara yang dinakodai oleh Mirwan MT. Ali.
Isnardi Ismail mengatakan pengprov IPSI Maluku Utara gagal melaksanakan seleksi daerah (Selekda) yang direncanakan pada bulan ini dengan alasan tak ada biaya sehingga meniadakan tim Pra – PON,” ujarnya saat ditemui media ini Kamis, (27/7/2023).
Sebagai akademisi Universitas Bumi Hijrah yang juga mantan atlet pencak silat ini sangat menyesali dengan kondisi pengurus provinsi yang dipimpin oleh Kepala Inspektorat Maluku Utara Mirwan MT Ali.
Lanjut Ketua Program Studi PENJASKESREK UNIBRAH juga menekankan bahwa pengprov IPSI selama dua periode yang dinakodai Nirwan MT Ali SH, selama ini fakum, karena tidak ada program kerja yang dijalankan, sehingga program kerja yang di sampaikan oleh ketum menurutnya hanya surga telinga para anggota ditingkat pengurus provinsi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Maluku Utara.
Oleh karena itu, isnardi menyoroti kegiatan cabang Olahraga (CABOR) pencak silat tidak di akomodir anggarannya untuk keberangkatan tim PRA kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 sampai 15 September mendatang.
Menurut Isnardi, informasi tidak akomudirnya atlet pencak silat karena di saat rapat kordinasi tidak ada keterwakilan dari pengprov IPSI, dan mereka tidak masukan kouta atlet PRA-PON ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Maluku Utara.
Namun sampai saat ini pihak KONI Malut masih beritikad baik meminta agar kouta atlit pencak silat segera di masukan, sehingga mereka dapat memanilisir dengan anggaran yang ada, akan tetapi sampai sekarang Ketua IPSI dan Pengurus Provinsi Malut tidak memasukan anggaran tersebut.
Isnardi menganggap Ketua dan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Maluku Utara tidak berhasil mengurus IPSI Malut, oleh karena itu, sudah saatnya IPSI harus berbenah, dengan segera melaksanakan Musyawarah Luar Biasa ( MUSDALUB) jika perlu.
Dia juga berharap, pengurus IPSI di masing-masing kabupaten/kota membuat Surat mosil tak percaya (SMTP) terhadap Ketua dan Pengurusus Provinsi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Maluku Utara yang saat ini dijabat Mirwan MT Ali. SH.
Ketua Prodi PENJASKESREK UNIBRAH dua periode itu, mendesak kepada PB.IPSI agar segera mengevaluasi pengurus provinsi IPSI Maluku Utara.
Sementara itu, hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku Utara, Dr La Syamsudin M.Pd, bahwa selama rapat kordinasi di KONI Malut ketua dan pengurus provinsi IPSI Malut tidak pernah hadir, serta tidak memberikan mandat ke salah satu stafnya.
Lanjut Sekretaris KONI Malut, sementara pihak KONI Malut memberikan kuota atlet pencak silat sebanyak sepuluh orag, diantaranya delapan orang atlet pencak silat, dan dua orang pelatih. Sementara itu, terkait atlet pencak silat, pihak pengprov IPSI belum memasukan nama-namanya ke Pihak KONI Malut,
Sementara didalam pos Anggaran KONI Malut hanya kuota atlet yang di siapkan oleh pihak KONI Malut sebanyak 10 orang dua pelatih dan 8 orang atlit semua sama seperti cabang olahraga lainnya.
Kalaupun dari pihak Pengprov IPSI Malut menghadiri rapat di KONI untuk presentasi kekuatan timnya, dari pihak KONI Malut menambah kuota atlit pencak silat. Namun saat rapat dengan KONI Malut pengprov IPSI tidak hadir, maka KONI Malut dengan insiatifnya menetapkan sepuluh kuota atlet pencak silas yang mengikuti PRA PON di Solo. Dr. La Samsudin juga menambahkan untuk cabor pencak silat tetap berangkat mengikuti PRA PON di Jawa Tengah pada bulan September mendatang.
Sementara untuk resafel ketua dan pengprov IPSI, dari KONI Malut tidak ikut campur, terkecuali pihak KONI ikut campur apabila masa kepemimpinan IPSI Malut sudah selesai, dan belum melaksanakan Musyawarah, maka pihak KONI Malut mengambil langkah mempercepat musyarah dengan menyurat ke bidang organisasi KONI, dan PB IPSI ke cabang olahraga untuk segera memperpanjang masa kerja atau mengirim Pelaksana Tugas,” terangnya.
