Jakarta, TeropongMalut– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan komitmen kuat dalam proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui partisipasi aktif di Public Governance Committee (PGC). Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa proses ini telah membantu Indonesia merefleksikan pencapaian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam reformasi birokrasi.
Dalam audiensi dengan Head of Jakarta Office for OECD Global Relations and Cooperation, Massimo Geloso Grosso, Menteri Rini menyampaikan bahwa dari 21 instrumen legal Initial Memorandum, sebanyak 20 telah mencapai tahap persiapan naskah awal. Initial Memorandum ini merupakan self-assessment keselarasan peraturan, kebijakan, dan praktik Indonesia dengan standar OECD, mencakup tata kelola identitas digital, evaluasi kebijakan publik, dan inovasi sektor publik. Rekomendasi tentang Integritas Informasi masih dalam tahap finalisasi.
Menteri Rini berharap kerja sama dengan OECD akan berdampak signifikan terhadap percepatan reformasi birokrasi, khususnya penguatan transformasi digital pemerintahan dan sumber daya manusia. Meskipun menghadapi tantangan birokrasi dan kesenjangan digital, Indonesia tetap optimistis dalam melakukan perbaikan, mengadopsi pendekatan berbasis siklus hidup untuk layanan publik, sejalan dengan kerangka kerja OECD yang humanis.
Massimo Geloso Grosso menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia dan memberikan dukungan penuh terhadap progres yang telah dicapai. Ia menyebut ini sebagai permulaan yang baik untuk kerja sama jangka panjang, khususnya dalam bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia. OECD juga mendorong partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam forum-forum penting OECD untuk memperkuat kredibilitas sebagai calon anggota baru.
Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum OECD, termasuk the Asia Public Governance Forum di Jakarta, the OECD Working Party on Public Integrity and Anti-Corruption (PIAC) di Paris, the 70th Public Governance Committee Session di Milan, dan akan berpartisipasi dalam the Global Anti-Corruption Integrity Forum di Paris pada Maret 2025.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB baru saja menggelar Workshop on Public Administration Reform and Service Delivery bersama OECD dan Australian Public Service Commission (APSC) pada 19-20 Maret 2025. APSC berbagi praktik terbaik dalam transformasi layanan publik melalui inovasi dan keterlibatan masyarakat. (TS)
