Ternate, TeropongMalut — Sejumlah puluhan mahasiswa dari Aliansi Demokrasi Rakyat Maluku Utara menggelar aksi damai di depan Gedung Kantor Wali Kota Ternate.
Aksi ini merupakan Masa Aksi Gabungan dari beberapa organisasi cabang di Ternate, seperti FMN, IMM, GMNI, SAMURAI, KAMMI, HPMK, HMK, LMND, dan BEM FATEK UMMU pada Senin, 06 Mei 2024 pukul 14.42 WIT,
Aksi gabungan ini berlangsung pada siang menjelang sore dengan kondisi yang kondusif. Korlap yang biasa disapa “Andre” menyatakan bahwa Aliansi Demokrasi Maluku Utara menuntut beberapa permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Ternate.
“Kami dari Aliansi ini merespon dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Maluku Utara khusus di Ternate dari problem yang terjadi saat ini. Dari aksi ini, terdapat 9 poin mendasar yang menjadi tuntutan untuk disampaikan di Pemkot Ternate agar dapat direalisasikan. Kami meminta kepada Pihak pemerintah, khususnya Sekda, agar Audensi terbuka di depan Kantor Walikota,” ucap korlap Andre.
Untuk merespons permintaan dari masa aksi, pihak pemerintah Kota Ternate, Sekda, dan beberapa OPD melakukan audensi secara terbuka di depan Kantor Wali Kota Ternate demi mengkaji apa yang menjadi problem tuntutan mendasar dari 9 poin tersebut.
Foto: Masa aksi dari gabungan mahasiswa (Aliansi Demokrasi Rakyat Maluku Utara) audiensi dengan Sekda Kota Ternate dan beberapa OPD di kantor walikota Ternate.
Dari 9 poin isu tersebut, hanya 5 poin yang menjadi isu sentral dalam pembahasan audensi terbuka di area parkiran depan kantor Wali Kota Ternate, yaitu: pertama, naikan gaji tenaga kebersihan Kota Ternate; kedua, berikan perlindungan dan akses pendidikan bagi anak terlantar di Ternate; ketiga, berikan perlindungan dan jaminan kehidupan petani Ternate; keempat, tutup Galian C yang berada di kelurahan Sulamadaha yang saat ini masih dalam proses orasi.
Dalam rapat audensi tersebut, Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, akan mendalami lebih lanjut dan berkoordinasi dengan OPD yang terlibat dari beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat audensi terbuka bersama masa aksi dari Aliansi Demokrasi Rakyat Maluku Utara.
“Untuk masalah yang sudah kami catat dari beberapa poin itu, satu sampai sembilan, hanya pada poin satu, tiga, tujuh, dan sembilan yang menjadi fokus pemerintah kota dari aksi hari ini. Sisanya berkembang di diskusi tadi, misalnya pada beberapa tetangga di Kastela, kemudian pernah tuntutan aksi meminta atas penutupan Galian C di daerah Sulamadaha yang saya pernah meminta untuk ditutup, dan ada isu lain mengenai pemberhentian, dan gaji tenaga kerja harus dinaikkan,” ucapnya Sekda.
Lanjutnya, “Dari sembilan poin tadi, mana yang sudah dilanjuti dan mana yang belum. Sesuai dengan isu tadi, mana yang bisa ditindaklanjuti dan mana yang tidak bisa ditindaklanjuti jika isu tadi mengarah pada hal yang baik. Termasuk BAHIM tadi, persoalan jalan balakang Moti, Hiri, Batang Dua. Sampai 2025, akan ada Ambulans Laut tahun depan, rancangan awal RKPD tong so kantung Empat Milyar untuk Hotmiks jalan lingkar Moti ini berarti apa yang menjadi harapan masyarakat di saat musrembang kelurahan kemarin semua tentu berada di 2025 nanti. Ada juga yang bisa diselesaikan di 2024, kami akan menyelesaikannya, jadi pemerintah tidak akan tinggal diam, kami berbenah untuk mewujudkan Ternate yang, insyaAllah, akan lebih baik.”
Demi memperkuat permasalahan tersebut, Sekda meminta agar pertemuan antara Pemkot dan beberapa ketua organisasi dari cabang Ternate ini bisa melakukan pertemuan kedua demi memperkuat data di lapangan sebelum direalisasikan agar tepat sasaran.
Aksi tersebut menunjukkan orasi mengenai beberapa poin yang mereka suarakan. Pihak aksi ini memanfaatkan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional untuk menyuarakan aspirasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Ternate saat ini.
Aksi tersebut mendapat pengawalan petugas keamanan (Polres) dan Satpol PP Kota Ternate. Aparat keamanan menempatkan berjaga di depan Gedung Kantor Walikota sampai aksi selesai. (Wan)
