Alumni HMI Cabang Ambon Ancam Somasi XXI Malut dan Pusat, Buntut Tak Mau Tayangkan Lagi Film Lafran Pane

Ternate-TeropongMalut.com, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, mengecam kebijakan XXI pusat dan XXI di Provinsi Maluku Utara tepatnya di Jati Land Mall Kota Ternate yang dinilai melanggar perjanjian tentang waktu pemutaran film Lafran Pane. Padahal sesuai jadwal yang telah disepakati bahwa pemutaran film Lafran Pane dilakukan mulai tanggal 20-25 Juni 2024. Namun, pada tanggal 22 pihak XXI tak mau lagi memutar film Lafran Pane, dengan alasan yang tak jelas. Demikian disampaikan Jubir Alumni HMI Cabang Ambon, Arsad Sadik Sangaji, kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Minggu 23 Juni 2024.

PROBLEM XXI BAIK PUSAT DAN DAERAH ADALAH MEREKA TDK CERDAS DIMANA FILEM LAFRAN PANE ADALAH PAHLAWAN NASIONAL DAN PENDIRI HMI, INI ADALAH ORGANISASI TERBEBESAR DI REPUBLIK INI, MASA MENAGEMEN MERAKA TDK TAHU, ” Tanya Arsad.
“KAMI DUA HARI KEMARIN KAMI KE STUDIO XXI TERNATE TEPATNYA DI JATILAD Mall LANTAI TIGA XXI DI TERNATE NAMUN MEREKA YG DI DAERAH INI KATANYA SDH TDK LAYAK TAYANG KALAU PUN TAYANG LAGI INI HARI WIKEN DAN LAIN- LAIN,” Kesalnya.
Menurut Arsad alasan yang dibuat oleh pihak XXI merupakan alasan yang tidak manusiawi dan tidak rasional. Padahal realita Masyarakat di Malut terutama Kader-kader HMI DAN MAJELIS KAHMI DAERAH DAN WILAYAH MASIH MAU NONTON CUMA KARNA LETAK GEOGRAFIS YG TERDIRI DARI PULAU-PULAU maka terjadwal mulai tayang dari Tgl 20, S/d tgl 25/06/2024 ternyata di XXI TERNATE CUMA tayang TGL 20-21 sdh diturunkan.
Untuk itu lanjut Arsad, KAMI ALUMNI HMI CABANG AMBON KEBERATAN TERHADAP MANAGEMEN BAIK XXI DAERAH MAUPUN PUSAT, KARNA KAMI DUA HARI BERTURUT TURUT KORDINASI DAN KONSOLIDASI DENGAN PIHAK MANAGEMEN XXI DI JATILAND MALL TERNATE PADAHAL TEMAN2 kami alumni bertebaran di 10 Kab / Kota di Provinsi Malut ini kami telah sepakat untk nonton tgl 22 hari ini Sabtu akan tetapi alasan MANAGEMEN daerah tetap alasan tergantung pusat, maka film ini kalau tidak tayang kami akan melayangkan somasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yakni memproses masalah ini secara hukum. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *