Jakarta, TeropongMalut.com – Pengurus Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Galela Malifut Morotai, Kao (AMPP-TOGAMMOLOKA) Provinsi Maluku Utara, berada di Jakarta untuk melakukan unjuk rasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aksi ini terkait dugaan korupsi anggaran di Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, yang dilakukan pada Minggu, 12 Januari 2025.
Ketua Umum AMPP-TOGAMMOLOKA Maluku Utara, Muhamad Irham Galela, dalam rilis resmi menjelaskan bahwa sejak berdirinya Kabupaten Pulau Morotai pada 29 Oktober 2008, AMPP-TOGAMMOLOKA MALUT dan BP-HIPPMAMORO MU telah berperan penting dalam mengawal pembangunan daerah otonomi baru tersebut. Dengan APBD sekitar 800 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemerintahan, AMPP-TOGAMMOLOKA MALUT merasa perlu mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
Galela menjabarkan beberapa dugaan penyelewengan yang merugikan masyarakat Morotai:
- Dugaan korupsi dana Covid-19: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pernah dimintai keterangan oleh Polres Pulau Morotai atas laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik: Diduga terjadi penyelewengan dana DAK non-fisik di Dinas Pariwisata tahun 2023.
- Anggaran belanja makan minum & ATK: Anggaran yang mencapai 4,1 miliar rupiah diduga diselewengkan.
- Sejumlah kasus lain.
Oleh karena itu, AMPP-TOGAMMOLOKA MALUT menuntut:
1. KPK RI segera menyelidiki dugaan korupsi keuangan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021-2024.
2. Pemeriksaan terhadap Kepala BPKAD, Suriani Antarani, terkait dugaan korupsi di APBD Pulau Morotai.
3. Pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali, yang diduga sebagai dalang dari permasalahan keuangan di Kabupaten Pulau Morotai.
AMPP-TOGAMMOLOKA MALUT akan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor KPK RI pada Selasa, 15 Januari 2025, untuk mendesak agar KPK memeriksa dan menangkap Sekda Morotai, Muhamad Umar Ali, SE, dan Kepala BPKAD Morotai, Suryani Antarani, SE. Selain KPK, AMPP-TOGAMMOLOKA MALUT juga berencana berunjuk rasa di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI. (TS)
