Anggaran Bantuan Sosial Puluhan Juta di BPKAD Morotai Misterius, Warga Menuntut Penjelasan

Morotai, Teropongmalut.com — Anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2023 yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Pulau Morotai, secara misterius belum dicairkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Maluku Utara. Bansos ini mencakup bantuan kematian, janda, lansia, yatim piatu, dan bantuan persalinan bagi balita. Meski Surat Perintah Membayar telah diajukan oleh Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, namun hingga saat ini, anggaran tersebut belum juga dicairkan tanpa penjelasan dari BPKAD Pulau Morotai.

Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Pulau Morotai, Ansar Tibu SH, dan Bendahara Dinas Sosial, saat dihubungi oleh media melalui chat singkat WhatsApp atau telepon seluler, enggan memberikan tanggapan lebih lanjut. Hal serupa terjadi saat media mencoba menghubungi PJ Bupati Pulau Morotai, M. Umar Ali SE, Sekda Suryani Antarani, dan Bagian SP2d BPKAD Morotai, Rusli Sibua, namun nomor kontak WhatsApp mereka sedang dinonaktifkan.

Mantan Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Pulau Morotai, Hi Alfata Sibua, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi, menjelaskan bahwa anggaran bansos tersebut hanyalah bersifat administratif yang melekat pada Dinas Sosial, namun proses pencairannya menjadi kewenangan BPKAD. Dia menyarankan untuk menanyakan kepada Bendahara atau Kepala Dinas Sosial, Ansar Tibu SH, untuk penjelasan lebih lanjut.

Sejumlah orang tua yang belum menerima anggaran bansos untuk biaya persalinan anaknya merasa sangat kecewa karena hingga saat ini, anggaran tersebut belum dicairkan secara menyeluruh. Mereka menuturkan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada setiap ibu yang melahirkan anaknya, sehingga berhak mendapatkan bantuan persalinan setiap enam bulan sebesar Rp500.000 per bulan yang ditransfer melalui rekening orang tua.

Sejumlah orang tua yang anaknya berhak mendapatkan bantuan anggaran persalinan tersebut menuntut agar Inspektorat Pulau Morotai segera melakukan audit seluruh pos anggaran bansos yang melekat di Dinas Sosial Pulau Morotai. Selain Inspektorat, sejumlah orang tua juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Pulau Morotai untuk menuntaskan masalah anggaran bansos puluhan juta di Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Pulau Morotai yang terkesan misterius.

Fatihan Djaguna, yang cucunya baru menerima dua bulan bantuan sosial selama 2023, berharap agar BPKAD dan Dinas Sosial Morotai dapat segera menyelesaikan pembayaran bantuan sosial sebesar dua juta rupiah selama empat bulan yang hingga saat ini belum ada kejelasannya. (TS/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *