Ternate, TeropongMalut – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Melawan Hoaks, Isu Negatif, dan Deklarasi Lawan Politik Uang. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat Kota Ternate dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. 4 Juli 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimda Kota Ternate, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, anggota KPU Kota Ternate, Kapolres Kota Ternate, Panwas Kecamatan se-Kota Ternate, OKP/OKK Cipayung cabang Ternate, serta tokoh agama dan masyarakat. Dua pemateri utama, Ibu Irena Tangkawaro ST. MISU dan Bapak Fentje Bawengan S. Sos, M. AP, juga turut serta memberikan materi dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, menekankan pentingnya sosialisasi ini untuk memerangi ujaran kebencian, hoaks, dan praktik politik uang yang sering terjadi dalam setiap pemilihan. “Kegiatan ini sangat penting untuk disosialisasikan karena dari rezim ke rezim pemilihan, sering terjadi ujaran kebencian, berita hoaks, bahkan dalam praktik politik uang,” ujar Kifli Sahlan.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Adrian Yoro Naleng S. Ip, M. Si, yang juga membuka acara ini, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mengawasi pemilu. “Dalam penanganan kasus-kasus saat pemilu, kami dari Bawaslu provinsi menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu Kota Ternate dan masyarakat. Ini bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawasan, tetapi juga seluruh masyarakat,” ucap Adrian Yoro Naleng.
Materi pertama disampaikan oleh Ibu Irena Tangkawaro ST. MISU yang membahas tentang Melawan Politisasi SARA dan Isu Negatif di Media Sosial. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Fentje Bawengan S. Sos, M. AP yang membahas tentang Politik Uang dan Bahaya Demokrasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024. Acara ini dipandu oleh moderator Abd. Haris Lumbessy.
Menutup kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, menegaskan komitmen Bawaslu dalam menjalankan regulasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menangani kasus-kasus yang bertentangan dengan masyarakat di lapangan.
(Wan)
