Bawaslu Malut Gelar Sekolah Kader Partisipatif di Kabupaten Pulau Morotai

  • Share

Morotai-Teropongmalut.com, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) RI mengelar Sekolah Kader untuk pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara pada Rabu (06/10).

Pembukaan acara dimulai pada pukul: 21:10 wit di ruang rapat gedung DPRD kabupaten pulau morotai.

Turut menghadiri ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ketua dan anggota Bawaslu Pulau Morotai, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Bupati Pulau Morotai, serta peserta partai politik di pulau morotai.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin dalam sambutanya mengatakan bahwa sekolah kader partisipatif pengawasn (SKPP) merupakan program yang memang berlaku secara nasional.

“Yang itu dilaksanakan setiap tahun sekali dan kita di maluku utara sendiri suda kita laksanakan yang kedua kalinya dan tahun ini kita buat di Pulau Morotai yang melibatkan dua Kabupaten diantaranya Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara,” jelasnya.

Muksin mengungkapkan sebelumnya Bawaslu telah laksanakan di Kota Ternate, dengan peserta yang mengikuti SKPP itu terdiri dari Kota Ternate sebagai tuan rumah, Kota Tidore, Kabupaten Halteng, dan  Halbar sebagai peserta.

Lanjut Muksin selain daripada pelaksanaan sekolah kader pengawsan partisipatif, dilaksanakan di Pulau Morotai juga dibarengi dengan kunjungan Rahmat Bagtja untuk sekalian mengunjungi destinasi wisata di pulau Morotai.

Untuk selanjutnya sekolah kader ini kata Muksin, dilaksanakan dan dijadikan sebagaia media pembelajaran juga dapat melahirkan anak-anak muda yang handal, mereka juga sebagai kaki tangan daripada bawaslu yang nantinya membantu kami untuk mengawal setiap proses demokrasi berlangsung.

Terpisah. Bupati Pulau Morotai Beny Laos dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakyat sebagai proyeksi kemajuan bangsa atau kemajuan suatu daerah, bawaslu sendiri sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan daripada proses demokrasi untuk menjaga eksistensi demokrasi.

kita tidak akan mencapai suatu tujuan demokrasi yang baik karena demokrasi selalu kita jadikan sebagai tujuan hidup.

Sekolah Kader kata Bupati Beny Laos  dapat melahirkan kader-kader yang punya kualitas serta memilik integritas untuk menjaga setiap proses demokrasi yang benar-benar independen.

Sementara itu kordinator Bawaslu RI divisi penanganan sengketa pemilu Rahmat Bagtja SH,.LL.M dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa sekolah kader partisipatif bertujuan untuk melahirkan kader-kader yang potensial dan berintegritas dalam rangka mengawal proses pemilihan yang dimulai dari awal sampai akhir.

Ia, menayampaikan bahwa esensi daripada demokrasi adalah setiap orang punya kebebasan untuk memilih dan dipilih seorang pemimpin dalam setiap proses demokrasi.

“Untuk itu kita harus hidupkan demokrasi melalui argumentasi-argumentasi yang rasional guna memenimalisir konflik pada setiap proses demokrasi berlangsung,” jelasnya.

Sekolah Kader kata Rahmat dilaksanakan dengan melibatakan para pihak bertujuan untuk dapat meredam konflik pada proses demokrasi nantinya.

Iya juga menambahkan bahwa hampir semua daerah ketika pelaksanaan proses demokrasi berjalan dalam hal memilih presiden, gubernur, bupati sampai pada pileg terdapat banyak kasus sengketa pemilihan yang berunjung di MK, akibat karena kecurangan.

“Karena itu dengan pelaksanaan sekolah kader ini merupakan langkah kita untuk melakukan pemantaun, pengawasan langsung guna meredam masalah-masalah yang tidak kita inginkan bersama,” pungkasnya. (Ikwan/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *