Begini Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jalan Holing PT. WKS di Minamin

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

HALTIM, Teropongmalut.comPolsek Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur menghadiri rapat mediasi masyarakat desa Minamin dengan pihak PT. WKS/PT. Mega Haltim Mineral (MHM) tentang penggunaan jalan Holing milik PT. WKS yang nantinya digunakan PT. Mega Haltim Mineral (MHM) untuk kegiatan Eksplorasi Pertambangan.

Rapat mediasi dan kesepakatan bersama tersebut bertempat di Rumah Makan Najwa 2 (Dua) desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Kamis, tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.20 WIT.

Usai rapat mediasi gelar foto bersama

Rapat mediasi antara masyarakat dan pihak PT. Mega Haltim Mineral (MHM) melalui perwakilan Pusat dihadiri oleh, Kapolsek Wasile Selatan, IPDA Nurmala Ismail SH, MH, Edi Purwanto, Bunda Yeti Perwakilan PT. WKS kantor Pusat, Ali Arfat karyawan PT. WKS, Staf Camat Wasile Selatan Malik Rajab, personil Polsek Wasile Selatan, Babinsa Minamin Kopda Ifridus Nakang, Kepala Desa Minamin Hendrik Notan sekaligus warga pemilik lahan.

Sesi Foto bersama usai rapat tentang jalan Koridor PT WKS di desa Minamin

Rapat mediasi dan kesepakatan itu di Pandu oleh Kepala Desa Minamin Hendrik Notan dan langsung memberikan kesempatan kepada Perwakilan PT. MHM Pusat, Edi Purwanto yang menyampaikan inti tentang status dan ijin jalan Koridor milik PT. WKS dan menyampaikan Aktifitas PT. MHM saat ini hanya untuk kegiatan Eksplorasi (pengeboran).

Untuk itu, jalan koridor PT. WKS yang rencananya digunakan oleh PT. mHM untuk melaksanakan Eksplorasi Pertambangan saat ini apabila tidak disetujui oleh Pemilik lahan yang berada di samping kiri dan kanan jalan koridor akan kami gunakan jalan lain.

Jika Kami di iyakan, maka kami akan melakukan pengecekan lahan masyarakat dan tanaman tumbuh yang berada di areal jalan koridor milik PT. WKS,” ungkap Edi Purwanto dihadapan warga pemilik lahan yang dihadiri Kades Minamin dan Kapolsek Wasile Selatan.

Sementara Kapolsek Wasile Selatan IPDA Nurmala Ismail menyampaikan inti tentang status jalan koridor yang saat ini masih di kantongi Ijin oleh PT. WKS dan menyampaikan tentang pesan-pesa Kamtibmas,” imbuhnya.

Terkait dengan penggunaan jalan koridor milik PT. WKS begini tuntutan dari pemilik lahan melalui perwakilan sebagai berikut :

-Memintah agar pihak perusahaan bisa memberikan Kompensasi apabila jalan koridor tersebut digunakan dan melakukan pembayaran ganti untung tanaman 2 x lipat dari harga perda yang ada

-Apabila di luar jalan koridor dari KM. 0 s/d KM.13 terdapat lahan masyarakat pihak perusahan harus memberikan Tali Asih kepada masyarakat/pemilik lahan.

-Sebelum melakukan pembersihan jalan koridor dilakukan dulu pendataan tanaman tumbuh yang berada di atas bahu jalan tersebut.

Rapat dan mediasi bersama itu dapat menyepakati sebuah kesepakatan yang dibuat dalam berita acara  dengan poin-poin sebagai berikut :

– Masyarakat pemilik lahan yang terdaftar pada Berita Acara ini menerima dengan baik
Perusahaan melakukan operasional di wilayah Desa Minamin.

– Masyarakat pemilik lahan yang terdaftar pada Berita Acara ini bersedia dilakukan
penghitungan jumlah tanah tumbuh pada badan jalan koridor WKS 2.

– Masyarakat pemilik lahan yang terdaftar pada Berita Acara ini bersedia dilakukan pengukuran lahan untuk memastikan batasan badan jalan sebagaimana tertuang dalam ijin jalan koridor PT WKS 2.

– Perusahaan bersedia mengganti rugi atau membayar lahan terdampak apabila timbul dalam kegiatan operasional perusahaan.

– Adapun harga yang menjadi acuan pihak perusahaan untuk kompensasi tanam tumbuh adalah SK Bupati Halmahera Timur No.188.45/593.82-30/2012 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanaman Kabupaten Halmahera Timur.

– Apabila ada permintaan dari masyarakat tentang besaran harga maupun lahan terdampak di sepanjang jalan koridor WKS 2 akan dibicarakan lebih lanjut dengan penawaran yang sewajarnya yang disetujui kedua belah pihak.

– Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini maka sebagai bukti kesepakatan secara tertulis sebagaimana tertuang pada berita acara ini.

– Masyarakat meminta apabila kedepan ada rencana penambangan maka pihak perusahaan wajib mengecek lahan tersebut terlebih dahulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *