HALTENG, Teropongmalut.com – Komitmen pemerintah pusat terkait program pendidikan gratis masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun telah diamanatkan dalam Undang-Undang, realisasi dari janji tersebut terasa jauh dari harapan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung pendidikan malah terbuang untuk perjalanan dinas dan diskusi yang tidak produktif.
Ketidakpastian akan masa depan pendidikan gratis memunculkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam memenuhi amanat Undang-Undang. Di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat kasus di mana sekolah tingkat menengah ke atas tidak termasuk dalam kategori pendidikan gratis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan gratis masih belum merata dan terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan. Keberadaan sekolah yang tidak tercakup dalam program pendidikan gratis dapat menjadi hambatan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Diperlukan langkah konkret dan komprehensif dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan, untuk memastikan setiap anak di Indonesia khususnya di 10 Kabupaten/Kota SE Provinsi Maluku Utara dapat mengakses pendidikan secara merata dan adil. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus berperan aktif dalam mewujudkan program pendidikan gratis di seluruh daerah.
Membebani orang tua dengan biaya pendidikan bagi calon siswa baru bukanlah solusi yang tepat, karena hal ini dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata dan adil. Pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dijamin oleh negara, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan tanpa hambatan finansial. (Odhe)
