Bingung dengan Sistem Pengawasan APH di Terminal Peredaran Kayu Illegal 

Reporter : Odhe 

Editor : Redaksi 

HALSEL, Teropongmalut.com – M Sahrul yang merupakan orang nomor 02 di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kane Maluku Maluku mengaku bingung dengan sistem pengawasan Aparat Penegakan Hukum (APH) di dua wilayah yang tanpa spasi terhadap tindakan Illegal atau peredaran kayu tanpa dokumen dan tak sedikit jumlahnya.

Mestinya APH sebagai kaki tangan negara sudah menangkal aktivitas angkutan kayu olahan tanpa dokumen ini agar negara tidak dirugikan lebih besar dari tindakan pelaku dan pengusaha illegal. Bukannya terkesan membiarkan aktivitas peredaran kayu ini semakin menjadi.

Banyak akal dan modus yang dilakukan para pelaku dan pengusaha illegal ini. Namun, APH memiliki kewenangan untuk memeriksa setiap unit truk lintas yang melewati kantor Pospol dan Polsek di wilayah yang menjadi terminal peredaran kayu illegal,” pintahnya.

Kami memantau belakangan ini ada oda oknum aparat yang juga bertindak sebagai pelaku illegal bukannya mendukung pengusaha yang memiliki legalitas tapi malah mencoba mempraktekkan persaingan bisnis yang tidak sehat dengan pengusaha legal, ada apa,” ujar Sahrul.

Anda sebagai APH saja menjadi pelaku dalam bisnis yang merugikan negara kok, masih mau bermain-main dengan mencoba mengambil dokumentasi pergerakan unit kayu yang mengantongi dokumen, tidak merugikan negara pula karena setiap kayu yang diangkut dilengkapi dengan dokumen angkutan,” kesalnya. 

Sebenarnya jika sikap oknum APH seperti itu tak perlu di ingatin lagi Pak, tapi diberikan sanksi tegas dari pimpinannya, karena oknum yang merupakan sebagai alat negara saja tega merugikan negara demi kepentingan ekonomi pribadi dan kelompok, inikan tak becus namanya,” tegaa Sahrul.

Banyak bukti otentik aktivitas oknum polisi ini yang melakukan pelanggaran hukum dan diduga diketahui dari atasannya bahkan diduga melindungi setiap aktivitas illegalnya. Sampai-sampai kabar miring tentang yang bukan haknya pun dinikmati oknum polisi,” ucapnya. 

Untuk itu, pada kesempatan ini kami selaku telinga, mata dan mulut masyarakat menyampaikan perihal yang merugikan negara ini agar ditindaklanjut, bukan membiarkan peredaran kayu illegal makin menggila di wilayah ini terutama Gane Timur dan Weda,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *