Oleh: Suci Tri Lestari
Penulis adalah pegiat sosial
TeropongMalut.com, Menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, memperkenalkan konsep ‘New Gaza’ pada pertemuan di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). ‘New Gaza’ yang diperkenalkan Kushner itu merupakan bagian dari 20 poin perdamaian dari Trump untuk mengakhiri genosida Israel atas Palestina. Kushner menyatakan pembangunan Gaza akan menjadi “sukses yang luar biasa”.
Dalam pertemuan itu, Kusher menunjukkan pada para hadirin sebuah presentasi tentang bagaimana Gaza akan dibangun. Dalam presentasinya ini, muncul gambar kawasan elite dengan gedung tinggi modern di sepanjang pesisir. Sementara itu, di hari yang sama, ketika Kusher menjelaskan tentang pembangunan Gaza di Swiss, Israel kembali menggempur Gaza dengan serangan militer.
Lima orang tewas dalam serangan ini. Pada Kamis, Israel menyerbu pinggiran Zeitoun di sebelah timur Kota Gaza, empat orang dinyatakan tewas akibat serangan. Tak hanya itu, seorang Palestina tewas di Khan Younis di sebelah selatan Kota Gaza juga akibat serangan Israel.
Disamping itu, Presiden AS Donald Trump, juga membentuk Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta menjamin perdamaian yang abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik, dengan menggaet beberapa negara termasuk Indonesia, negara-negara arab, dan Israel.
Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa “Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapatkan perdamaian”.
Tidak tanggung-tanggung untuk bisa jadi anggota tetap dalam BoP ini dikenakan biaya US$ 1 Miliyar atau setara dengan 16,7 Triliun.
Hal ini menimbulkan banyak kritik dari masyarakat, pasalnya orang awam bahkan orang yang tidak melek politik sekalipun tahu bahwa BoP ini bukanlah solusi dari perdamaian Gaza, karena di dalam Piagam BoP yang dirilis oleh beberapa media, kata ” Gaza” maupun “Palestina” sama sekali tidak disebutkan. Menunjukkan bahwa badan ini tidak benar-benar serius bekerja untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Lalu bagaimana bisa mau melakukan perdamaian sedangkan negara yang diperangi tidak dilibatkan.
Jelas bahwa ini hanyalah akal-akalan AS dan Israel yang berambisi untuk menguasai dan mengendalikan Gaza secara total dengan membangun ‘New Gaza’, dan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza adalah taktik AS untuk memperkuat posisi kendali politik internasionalnya dengan merangkul negeri-negeri muslim.
Kenyataannya setelah pembentukan BoP ini alih-alih sembuh Palestina justru semakin habis dibom bardir oleh Israel. Lalu perdamaian seperti apa yang mereka maksud. Pun komposisi organisasi BoP ini tidak berimbang.
Pucuk pimpinan diisi oleh tokoh-tokoh pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menjadi salah satu anggota Board of Peace. Padahal, ia adalah tokoh utama di balik tumpahnya puluhan ribu jiwa di Gaza dan Tepi Barat. Nama-nama seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, dan Tony Blair adalah nama yang tidak asing dalam gerakan advokasi aktif membela Israel dari kecaman dunia internasional.
Gaza dan Palestina bukan sekedar wilayah sengketa, melainkan tanah yang memiliki kedudukan historis dan spiritual yang mendalam dalam Islam. Bagi umat Islam, Palestina adalah bagian dari bumi yang diberkahi, tempat Masjid Al-Aqsa berdiri, dan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari 13 abad. Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari Palestina, hari ini menjadi simbol paling nyata dari perampasan itu. Blokade, penghancuran infrastruktur, dan pembantaian warga sipil bukanlah konflik dua pihak yang setara, melainkan konsekuensi dari penjajahan yang terus dipertahankan.
Namun ironisnya, dunia sering menuntut “perdamaian” tanpa mengembalian hak kepemilikan dan kedaulatan yang dirampas. Karena itu, Islam secara tegas melarang umatnya untuk tunduk dan patuh kepada kekuasaan kafir yang memusuhi, menindas, atau menghalangi penerapan hukum Allah.
Banyak negara mayoritas muslim justru tunduk pada tekanan negara-negara kafir, baik dalam bentuk kebijakan luar negeri, ekonomi, maupun sikap terhadap penjajahan di dunia Islam. Demi stabilitas politik atau bantuan ekonomi, prinsip dikorbankan dan kezdaliman dinormalisasi. Umat Islam diminta “patuh pada tatanan dunia”, meski tatanan itu jelas merugikan kaum tertindas.
Kasus Palestina dan Gaza memperlihatkan dampak nyata dari ketundukan ini. Banyak penguasa muslim memilih diam atau mengikuti narasi negara-negara kafir, meski jelas terjadi penjajahan dan kejahatan kemanusiaan. Atas nama “kepatuhan internasional” dan “perdamaian global”, hak umat Islam dikorbankan. Padahal, Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk patuh pada sistem yang melanggengkan kedzaliman.
Tunduk kepada Allah adalah kemuliaan dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup adalah keharusan, tetapi tunduk kepada kekuasaan kafir yang dzalim adalah kehinaan. Selama umat Islam belum berani melepaskan ketergantungan dan kepatuhan semacam ini, maka keadilan akan terus menjadi janji kosong semata. (Selesai)
